 |
|
Reporter/Poso: Ishaq Hakim
|
TIM Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan Poso bersama
Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Pusat Studi
Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM menggelar kegiatan lokakarya konsultasi
penyusunan rencana aksi perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019,
Selasa 29/1/2019.
Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Pusat Studi
Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM menggelar kegiatan lokakarya konsultasi
penyusunan rencana aksi perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019,
Selasa 29/1/2019.
Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta dari
organisasi perempuan, aktivis perempuan, tokoh perempuan, LSM, ibu Bhayangkari,
ibu Persit, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tamu undangan
lainya.
organisasi perempuan, aktivis perempuan, tokoh perempuan, LSM, ibu Bhayangkari,
ibu Persit, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tamu undangan
lainya.
Hadir sebagai pemateri dari akademisi UGM
Yogyakarta yakni Arifah Rahmawati, Sri Wiyanti Eddyono dan Rizky Septiana
Widyaningtyas.
Yogyakarta yakni Arifah Rahmawati, Sri Wiyanti Eddyono dan Rizky Septiana
Widyaningtyas.
Sementara dalam kegiatan ini turut dihadiri Ketua
Komnas Perempuan Jakarta, Azriana Rambe, Bupati Poso Darmin Sigilipu, Kadis
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Poso, dr.Urip Heryanto dan Kadis
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, dr.Djani Moula.
Komnas Perempuan Jakarta, Azriana Rambe, Bupati Poso Darmin Sigilipu, Kadis
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Poso, dr.Urip Heryanto dan Kadis
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Poso, dr.Djani Moula.
Ketua Komnas Perempuan Jakarta, Asriani Rambe
mengatakan, jika komnas perempuan telah meluncurkan hasil pemantau tentang
peristiwa kekerasan perempuan di Poso terkait masalah konflik dan pasca konflik
masa lalu dari sejumlah rekomendasi ke tingkat nasional hingga ke propinsi.
mengatakan, jika komnas perempuan telah meluncurkan hasil pemantau tentang
peristiwa kekerasan perempuan di Poso terkait masalah konflik dan pasca konflik
masa lalu dari sejumlah rekomendasi ke tingkat nasional hingga ke propinsi.
Menurut Asriani Rambe, dari rekomendasi itu agar
pemerintah Poso untuk menyegerakan program-program pemulihan dan pemberdayaan
perempuan, karena konflik telah memberi dampak serius terhadap perempuan
masyarakat Poso.
pemerintah Poso untuk menyegerakan program-program pemulihan dan pemberdayaan
perempuan, karena konflik telah memberi dampak serius terhadap perempuan
masyarakat Poso.
“Secara keseluruhan khususnya perempuan dan
anak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Poso, karena pada tahun
2008 pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Poso menerbitkan Peraturan Daerah
(Perda) tentang pemulihan perempuan dan anak tentang kekerasan anak dan
perempuan,” ucapnya.
anak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Poso, karena pada tahun
2008 pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Poso menerbitkan Peraturan Daerah
(Perda) tentang pemulihan perempuan dan anak tentang kekerasan anak dan
perempuan,” ucapnya.
Dikatakannya, jika Perda tersebut secara tegas
mengatakan penolakan terhadap kekerasan perempuan dan anak serta merupakan
peningkatan pemerintah untuk penanganan perempuan korban kekerasan pada masa
konflik.
mengatakan penolakan terhadap kekerasan perempuan dan anak serta merupakan
peningkatan pemerintah untuk penanganan perempuan korban kekerasan pada masa
konflik.
Akademisi UGM Sri Wiyanti Eddyono menambahkan,
inisiatif kegiatan ini merupakan yang bergulir sejak tahun 2017 yang kini masih
bersemangat dalam perencanaan aksi untuk membangun penguatan komitmen bersama
terhadap masyarakat dalam membangun perdamaian di Poso.
inisiatif kegiatan ini merupakan yang bergulir sejak tahun 2017 yang kini masih
bersemangat dalam perencanaan aksi untuk membangun penguatan komitmen bersama
terhadap masyarakat dalam membangun perdamaian di Poso.
“Dari fakultas UGM untuk menfasilitasi proses
rencana aktivitas ini kami sungguh melihat bahwa rencana ini merupakan
inisiatif bersama seiring dengan kebijakan yang sudah berjalan ditingkat
nasional dan juga kebijakan di Internasional,” terangnya.
rencana aktivitas ini kami sungguh melihat bahwa rencana ini merupakan
inisiatif bersama seiring dengan kebijakan yang sudah berjalan ditingkat
nasional dan juga kebijakan di Internasional,” terangnya.
Kata Sri Wiyanti, dimana dalam upaya pencapaian
perdamaian peran perempuan tidak bisa di tinggalkan, sehingga peran perempuan
menjadi sangat penting dalam mencegah yang berkelanjutan dan bahkan menjaga
perdamaian dunia dan wilayah Poso sendiri.
perdamaian peran perempuan tidak bisa di tinggalkan, sehingga peran perempuan
menjadi sangat penting dalam mencegah yang berkelanjutan dan bahkan menjaga
perdamaian dunia dan wilayah Poso sendiri.
Sementara Bupati Poso, Darmin Sigilipu mengatakan,
jika Poso merupakan daerah pasca konflik kemanusiaan yang merusak tatanan
ekonomi, kemasyarakatan, sosial dan budaya beberapa tahun silam yang kini telah
berhasil memulihkan perdamaian dari segenap elemen dan komponen masyarakat
bersama sama pemerintah TNI-Polri dalam membangun Poso yang aman.
jika Poso merupakan daerah pasca konflik kemanusiaan yang merusak tatanan
ekonomi, kemasyarakatan, sosial dan budaya beberapa tahun silam yang kini telah
berhasil memulihkan perdamaian dari segenap elemen dan komponen masyarakat
bersama sama pemerintah TNI-Polri dalam membangun Poso yang aman.
Darmin menyatakan, bahwa kaum perempuan dalam
mewujudkan perdamaian di tanah Poso dampaknya sangat besar, dan tidak bisa
dipungkiri karena perempuan adalah salah satu ujung tombak perdamaian yang
bersifat khusus kepiawaiannya yang dimiliki oleh kaum perempuan membuat mereka
sesungguhnya menjadi bagian penting terhadap upaya perdamaian Poso.
mewujudkan perdamaian di tanah Poso dampaknya sangat besar, dan tidak bisa
dipungkiri karena perempuan adalah salah satu ujung tombak perdamaian yang
bersifat khusus kepiawaiannya yang dimiliki oleh kaum perempuan membuat mereka
sesungguhnya menjadi bagian penting terhadap upaya perdamaian Poso.
Lokakarya konsultasi penyusunan rencana aksi
perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019 digelar di kantor
Bapelitbangda Poso berlangsung selama dua hari tanggal 29-30 Januari
2019.
perempuan memelihara perdamaian di Poso Tahun 2019 digelar di kantor
Bapelitbangda Poso berlangsung selama dua hari tanggal 29-30 Januari
2019.
Para peserta kegiatan nantinya akan diberikan
pemaparan serta cara dalam menangani tindakan korban kekerasan perempuan dan
anak di Poso, agar angka kekerasan bisa berkurang dari tahun-ketahun.**
pemaparan serta cara dalam menangani tindakan korban kekerasan perempuan dan
anak di Poso, agar angka kekerasan bisa berkurang dari tahun-ketahun.**
