 |
|
Reporter: Firmansyah Lawawi
|
KINERJA
Ketua RT di Kota Palu saat ini hanya dihargai Rp100 ribu per bulannya, itupun
diterima setiap tiga bulan sekali. Sementara tugas RT sendiri tanpa mengenal
waktu dan keadaan. Warga pun meminta pemerintah untuk menaikkan honor RT di
Kota Palu.
Ketua RT di Kota Palu saat ini hanya dihargai Rp100 ribu per bulannya, itupun
diterima setiap tiga bulan sekali. Sementara tugas RT sendiri tanpa mengenal
waktu dan keadaan. Warga pun meminta pemerintah untuk menaikkan honor RT di
Kota Palu.
Salah satu RT menyampaikan hal tersebut saat reses
DPRD Palu di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga, Senin (28/1/2019).
DPRD Palu di Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga, Senin (28/1/2019).
“Tugas RT satu kali dua puluh empat jam. Sementara
honor mereka minim sekali, olehnya kami berharap agar anggota DPRD yang hadir
saat ini bias memperjuangkan aspirasi kami,” katanya.
honor mereka minim sekali, olehnya kami berharap agar anggota DPRD yang hadir
saat ini bias memperjuangkan aspirasi kami,” katanya.
Menanggapai hal itu, anggota Komisi B, Yoppie Alvi
Kekkung menyampaikan bahwa permintaan
tersebut telah bergulir dalam pembahasan di dewan. Hal tersebut juga telah
direkomondasikan pada reses sebelumnya.
Kekkung menyampaikan bahwa permintaan
tersebut telah bergulir dalam pembahasan di dewan. Hal tersebut juga telah
direkomondasikan pada reses sebelumnya.
Namun menurut Jopie, usulan tersebut akan
tercapai, bukan kewenangan dari legislator. Dewan hanya memberikan usulan serta
penganggaranya saja. Menjadi ekskutor dari program adalah pemerintah kota.
Melalui tim anggaran sendiri yang ada di Bappeda menyaring semua aspirasi dari
DPRD untuk direalisasikan.
tercapai, bukan kewenangan dari legislator. Dewan hanya memberikan usulan serta
penganggaranya saja. Menjadi ekskutor dari program adalah pemerintah kota.
Melalui tim anggaran sendiri yang ada di Bappeda menyaring semua aspirasi dari
DPRD untuk direalisasikan.
“Jadi, tidak semua rekomondasi dari
legislator melalui reses akan terakomodir seluruhnya. Karena saat ini, kota
Palu memiliki 46 kelurahan. Dari hal itu, tentu saja banyak usulan lainya. Oleh
karena itu, dikembalikan lagi terhadap anggaran APBD. Apakah cukup untuk
mengakomodir semuanya,” jelas Joppie.
legislator melalui reses akan terakomodir seluruhnya. Karena saat ini, kota
Palu memiliki 46 kelurahan. Dari hal itu, tentu saja banyak usulan lainya. Oleh
karena itu, dikembalikan lagi terhadap anggaran APBD. Apakah cukup untuk
mengakomodir semuanya,” jelas Joppie.
Rekan sekomisinya, Ridwan Basatu menjawab tuntutan
warga Boyaoge lainya, Sudarmin, terkait kondisi kantor Kelurahan Boyaoge yang
tidak memiliki fasilitas memadai serta perlu rehabilitasi, mengungkapkan bahwa
akibat bencana alam 28 September silam, anggaran yang telah ditetapkan,
sebagian besar dialihkan untuk penanggulangan bencana.
warga Boyaoge lainya, Sudarmin, terkait kondisi kantor Kelurahan Boyaoge yang
tidak memiliki fasilitas memadai serta perlu rehabilitasi, mengungkapkan bahwa
akibat bencana alam 28 September silam, anggaran yang telah ditetapkan,
sebagian besar dialihkan untuk penanggulangan bencana.
“Disebabkan bencana alam, banyak anggaran
yang dialihkan untuk penanggulangan di Kota Palu. Kami meminta pengertian dari
warga Boyaoge terkait hal tersebut,” ungkap Ridwan Basatu.
yang dialihkan untuk penanggulangan di Kota Palu. Kami meminta pengertian dari
warga Boyaoge terkait hal tersebut,” ungkap Ridwan Basatu.
Menanggapi keluhan masyarakat disebabkan masih
banyaknya jalan di kelurahan tersebut belum diperbaiki, sedangkan di wilayah
lainya sudah direhabilitasi.
banyaknya jalan di kelurahan tersebut belum diperbaiki, sedangkan di wilayah
lainya sudah direhabilitasi.
Menurut Alimudin Ali Bau, realisasi rehabilitasi
jalan yang ada di kota Palu telah dianggarkan sebelumnya oleh DPRD bersama
Pemkot. Namun, akibat peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu terjadi
pengalihan anggaran untuk mengantisipasi terhadap situasi urgent.
jalan yang ada di kota Palu telah dianggarkan sebelumnya oleh DPRD bersama
Pemkot. Namun, akibat peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu terjadi
pengalihan anggaran untuk mengantisipasi terhadap situasi urgent.
Namun, kata Alimudin, keluhan tersebut akan dikoordinasikan dengan
intansi terkait mencari solusi terbaik.
intansi terkait mencari solusi terbaik.
Terkait realisasi penyaluran dana stimulan kepada
warga yang terdampak bencana alam di
Palu, Alimudin Ali Bau mengatakan bahwa hal tersebut telah dianggarkan oleh
pemerintah pusat. “Kalau tidak salah, pemerintah pusat telah menganggarkan
dana untuk itu sebanyak 2 Trilyun lebih. Sudah termasuk untuk anggaran santunan
duka bagi korban bencana alam,” sebutnya.**
warga yang terdampak bencana alam di
Palu, Alimudin Ali Bau mengatakan bahwa hal tersebut telah dianggarkan oleh
pemerintah pusat. “Kalau tidak salah, pemerintah pusat telah menganggarkan
dana untuk itu sebanyak 2 Trilyun lebih. Sudah termasuk untuk anggaran santunan
duka bagi korban bencana alam,” sebutnya.**
