 |
|
Reporter: Firmansyah Lawawi
|
LEMAHNYA Pengawasan terhadap
pengungsi di enam belas kelurahan terpapar bencana alam di Kota Palu, ditengarai
sebagai salah satu penyebab kasus keracunan 39 warga usai menyantap makanan
pembagian. Hal ini menandakan buruknya penanganan korban bencana oleh Wali Kota
dan jajarannya.
pengungsi di enam belas kelurahan terpapar bencana alam di Kota Palu, ditengarai
sebagai salah satu penyebab kasus keracunan 39 warga usai menyantap makanan
pembagian. Hal ini menandakan buruknya penanganan korban bencana oleh Wali Kota
dan jajarannya.
“Kasus keracunan
makanan yang menimpa 39 warga Palu yang ada di shelter pengungsian, menandakan
lemahnya pengawasan, koordinasi,
penanganan dan ketidak hadiran wali kota di tengah-tengah masyarakat. Seperti
yang terjadi di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tipo dan Kabonena , ”
ungkap anggota DPRD Kota Palu, Iqbal Andi Magga, Senin (21/1/2019).
makanan yang menimpa 39 warga Palu yang ada di shelter pengungsian, menandakan
lemahnya pengawasan, koordinasi,
penanganan dan ketidak hadiran wali kota di tengah-tengah masyarakat. Seperti
yang terjadi di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tipo dan Kabonena , ”
ungkap anggota DPRD Kota Palu, Iqbal Andi Magga, Senin (21/1/2019).
Padahal, untuk
mengoptimalkan kinerja pemkot di tingkat kelurahan, beberapa lembaga masyarakat
dibentuk. Seperti Satgas K5. Namun, kata Iqbal,
kapabilitas satgas tersebut hingga saat ini tidak kelihatan hasilnya.
“Diekspos hanya honornya saja. Tapi hasil kerjanya tidak ada,” tegasnya.
mengoptimalkan kinerja pemkot di tingkat kelurahan, beberapa lembaga masyarakat
dibentuk. Seperti Satgas K5. Namun, kata Iqbal,
kapabilitas satgas tersebut hingga saat ini tidak kelihatan hasilnya.
“Diekspos hanya honornya saja. Tapi hasil kerjanya tidak ada,” tegasnya.
Belum lagi validasi pendataan
jumlah infrastruktur oleh pemerintah ditingkat kelurahan, tutur Iqbal A Magga, terjadi
kesimpang-siuran data. Jumlah bangunan rusak terdampak bencana alam faktanya
sangat banyak.
jumlah infrastruktur oleh pemerintah ditingkat kelurahan, tutur Iqbal A Magga, terjadi
kesimpang-siuran data. Jumlah bangunan rusak terdampak bencana alam faktanya
sangat banyak.
Namun, kenyatanya masih
banyak rumah rusak tidak terakomodir dalam data base pemerintah kota.
“Jika disoal terkait validasi data rumah rusak terdampak bencana alam yang
ada di kelurahan, jawabannya selalu mengatakan sementara dilakukan pendataan. Belum
lagi jumlah warga yang eksodus ke daerah lain dan korban bencana alam dirawat
di luar Kota Palu,” katanya.
banyak rumah rusak tidak terakomodir dalam data base pemerintah kota.
“Jika disoal terkait validasi data rumah rusak terdampak bencana alam yang
ada di kelurahan, jawabannya selalu mengatakan sementara dilakukan pendataan. Belum
lagi jumlah warga yang eksodus ke daerah lain dan korban bencana alam dirawat
di luar Kota Palu,” katanya.
Jika ditilik dari jumlah
personil kabinet wali kota dalam melakukan pendataan, lanjut Ikbal, lebih dari
cukup. Namun realisasinya ibarat pepatah, jauh panggang dari api. Atau tidak
tercapai dari yang diharapkan.
personil kabinet wali kota dalam melakukan pendataan, lanjut Ikbal, lebih dari
cukup. Namun realisasinya ibarat pepatah, jauh panggang dari api. Atau tidak
tercapai dari yang diharapkan.
Dalam hal ini, lanjut Iqbal,
pemerintah kota terlihat kebingungan dan tidak siap dalam menangani
permasalahan yang terjadi pasca bencana alam. Mulai dari validasi data jumlah
korban maupun rumah rusak, hingga lemahnya koordinasi serta pengawasan di
shelter pengungsian.
pemerintah kota terlihat kebingungan dan tidak siap dalam menangani
permasalahan yang terjadi pasca bencana alam. Mulai dari validasi data jumlah
korban maupun rumah rusak, hingga lemahnya koordinasi serta pengawasan di
shelter pengungsian.
Olehnya, Iqbal berharap
kepada walikota
dan wakilnya, agar bekerja dengan hati nurani untuk melayani warga korban bencana alam. Mereka bukan hanya sekedar angka angka saja untuk dicatat atau
dijadikan bahan persentase.
kepada walikota
dan wakilnya, agar bekerja dengan hati nurani untuk melayani warga korban bencana alam. Mereka bukan hanya sekedar angka angka saja untuk dicatat atau
dijadikan bahan persentase.
Mereka butuh sentuhan yang manusiawi layaknya
orang yang terkena musibah. “Perlakukanlah mereka sebagai keluargamu agar mereka merasa memiliki
pegangan dari ketidakpastian nasib yang mereka alami selama hampir 4 bulan ini.
Saya khawatir, penanganan pemkot yang buruk terhadap warga korban, akan membuat bencana sosial di kota Palu,” akunya.**
orang yang terkena musibah. “Perlakukanlah mereka sebagai keluargamu agar mereka merasa memiliki
pegangan dari ketidakpastian nasib yang mereka alami selama hampir 4 bulan ini.
Saya khawatir, penanganan pemkot yang buruk terhadap warga korban, akan membuat bencana sosial di kota Palu,” akunya.**
