Zakat PNS Perlu Dioptimalkan

  • Whatsapp

Muat Lebih

Sumber: Humas Parmout

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Parigi Moutong diminta
terus mengotimalkan penerimaan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil. Penerimaan
zakat tersebut sangat membantu masyarakat khususnya mereka yang mustahik atau
tergolong fakir miskin di Kabupaten Parmout.

Permintaan itu disampaikan Bupati Parmout, H Samsurizal
Tombolotutu ketika menggelar rapat koordinasi tahunan bersama Baznas Kabupaten Parmout
dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan
shadaqah sebagai langkah pasti untuk pengentasan kemiskinan di Hotel Siavu
Tinombo, Selasa (12/2).

Menurut Bupati, selain aturan agama yang mewajibkan bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) beragama Muslim mengeluarkan zakat dari gaji yang diterima,
kewajiban itu juga telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat. Bahkan, payung hukum mengenai
optimalisasi pengumpulan zakat  di Kementerian Lembaga, Sekretariat
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah itu telah diatur
melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014.

Khusus di Kabupaten Parigi Moutong,
Pengelolaan Zakat ini juga telah diatur melalui Peraturan  Bupati
Nomor 5 Tahun 2008 “Oleh karena itu, saya minta Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten sebagai lembaga yang berfungsi melakukan 
perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
perlu mengoptimalkan pengumpulan zakat ini, khususnya di kalangan PNS
sebagaimana yang sudah berjalan selama ini,”pintanya
Berdasarkan laporan Baznas Kabupaten
Parigi Moutong, masih ada beberapa OPD yang sama sekali belum menyetorkan hasil
pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dari PNS kepada Baznas. 
Hal itu terjadi karena ketidaktahuan
terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan zakat tersebut. 

“Baznas perlu terus
mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk OPD terkait
regulasi pengelolaan zakat ini, sehingga bisa dipahami. Jangan sampai ada yang
tidak menyetor karena ketidaktahuan mereka,”tandasnya
Bupati berharap PNS yang beragama
Islam dapat menjadi contoh dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah ini
“Dalam agama Islam juga sangat jelas ketentuan mengenai hal ini. Jika sudah
mencapai nisab, 2,5 persen dari penghasilan yang kita miliki wajib untuk
dikeluarkan. Karena itu, saya harapkan PNS dapat menjadi contoh dalam
pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas,”harapnya
Sementara itu, Wakil Ketua Baznas
Kabupaten Parigi Moutong Ir Faisal Pangale menyebutkan, penerimaan zakat, infaq
dan shadaqah yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Parigi Moutong dari OPD dan
beberapa Instansi Vertikal pada tahun 2017 mencapai Rp.513.838.201. Pada tahun
2018 nilai penerimaan meningkat menjadi Rp.654.394.553. 

Dari penerimaan itu
yang sudah disalurkan kepada mustahik atau yang berhak menerima mencapai
Rp964.878.000. Dana zakat, infaq dan shadaqah itu disalurkan pada beberapa
program, yaitu Parimo Taqwa, Parimo Cerdas, Parimo Sehat, Parimo Sejahtera dan
Parimo Peduli yang nilainya pada Tahun 2017 sebesar Rp.331.700.000 “Tahun 2018
kami menyalurkan lagi untuk lima program itu dengan nilai mencapai
Rp.633.178.000. Jadi, sepanjang tahun 2017 dan 2018 dana zakat, infaq dan
shadaqah yang sudah kami salurkan kepada mustahik itu mencapai Rp964 juta
lebih,”ungkapnya
Menurutnya, jika PNS beragama Islam
yang jumlahnya mencapi 6.000 orang itu seluruhnya bisa mengeluarkan zakat
minimal Rp50.000 untuk setiap PNS, diperkirakan dana zakat yang akan terkumpul
setiap tahun bisa mencapai Rp.3,6 Miliar.    
Faisal Pangale berharap, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah ini
tidak hanya menyentu kalangan PNS, tetapi bisa menyebar ke Instansi swasta
“Insha Allah kedepan kami akan coba membangun kerjasama dengan profesi lain,
seperti Advokad, Ikatan Dokter Indonesia, Pengusaha, Perbankan dan orang –orang
kaya yang diberi kewajiban mengeluarkan zakatnya. Untuk langkah awal kami akan
mulai dengan sosialisasi terlebihdahulu,”ujar mantan Kepala Bappeda Kabupaten
Parigi Moutong di era Bupati Longki Djanggola itu. **

Pos terkait

banner 468x60