Kampung KB, Upaya BKKBN Cegah Stunting

  • Whatsapp
banner 728x90

Sumber/editor: Humpro Sulteng/Ikhsan Madjido

 KASUS Balita dengan tinggi badan rendah  atau stunting menjadi ancaman cukup serius
bagi anak-anak Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Banggai dan Parigi Moutong.
Salah satu penyebab masalah tumbuh kembang ini karena peran orang tua dan
keluarga yang kurang maksimal. Olehnya perhatian lintas sektor, mutlak
diperlukan guna memperbaikinya.


Masalah stunting menjadi salah satu pembahasan
pada Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (28/3), di Palu.

Rapat yang juga membahas fenomena ageing
population (penuaan penduduk), bonus demografi dan isu krusial lain dihadiri
unsur OPD bidang pengendalian penduduk dan mitra kerja BKKBN secara resmi
dibuka Asisten Pemerintahan dan Politik Ir. H. Faisal Mang, MM.

Tujuan rapat secara umum disampaikan Plt Kepala
Perwakilan BKKBN Sulteng Tenny C. Soriton, S.Sos, MM adalah untuk menjabarkan
tindak lanjut rakor nasional program KKBPK dan meningkatkan sinergi BKKBN
dengan Pemda dalam menyukseskan program KKBPK yang terintegrasi di Sulteng.

Dalam sambutan gubernur yang dibaca Asisten Faisal
Mang menunjukkan ada sejumlah pencapaian KKBPK di Sulteng, seperti kesadaran
ber-KB masyarakat yang makin tinggi yaitu 6 dari 10 pasangan usia subur telah
jadi peserta aktif.

Akan tetapi hal itu tidak berkorelasi dengan laju
pertumbuhan penduduk Sulteng yang cenderung tinggi yaitu 1,94% per tahun, lebih
tinggi daripada nasional yang hanya 1,49%.

Diantara pemicunya adalah fertilitas yang masih
tinggi, dan banyak dialami remaja usia 15-19 tahun dengan data 60 kelahiran
hidup pada 1000 remaja perempuan.

Ironis karena anak-anak justru melahirkan
anak-anak pada usia tersebut.

“Mestinya mereka menikmati masa sekolah bukan
justru menimang dan merawat bayi dan anak,” tutur asisten yang prihatin
atas kondisi itu.

Untuk menurunkan fertilitas, asisten minta
melembagakan peningkatan usia perkawinan khususnya lewat program Generasi
Berencana atau GenRe.

Lebih jauh gubernur lewat asisten menekankan
program KKBPK adalah proses awal menentukan kualitas SDM.

“Dengan hanya mempunyai keluarga kecil akan
memberi kesempatan kepada keluarga untuk memperhatikan pengasuhan dan penumbuh
kembangan anak menjadi SDM handal,”

“Dengan kualitas memadai akan menjadi sumber
daya dan lokomotif pembangunan namun sebaliknya jumlah yang besar dengan
kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan,” pungkasnya.

Sementara Deputi Bidang KB dan Kesehatan
Reproduksi Dr. Dwi Listyawardhani menjelaskan bahwa pendekatan KKBPK adalah
kolaborasi penerapan siklus dasar kehidupan dan pilar-pilar pembangunan
keluarga menuju kesejahteraan.

“Keluarga adalah basis utama pembangunan
bangsa dan masyarakat,” ujarnya.

Perihal stunting yang membuat Indonesia masih
tertinggi ke-5 di dunia akan disiasati dengan inovasi kampung KB.

Bila sebelumnya kampung KB untuk menyentuh
desa-desa yang serba minus atau tertinggal maka kini kampung KB jadi pendekatan
menyelesaikan kasus stunting.

Adapun penyebaran kampung KB  mencapai 14 ribu saat ini dan 339 diantaranya
ada di Sulteng.

Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan MoU
sinergitas program KKBPK dengan OPD, instansi vertikal, perwakilan media dan
para mitra BKKBN Sulteng.

Turut hadir, Wakil Bupati Sigi Paulina yang
diundang membagi pengalaman sukses Kabupaten Sigi menerapkan program KKBPK di
Sulteng dan berujung penghargaan Anugerah Kencana dari BKKBN.**

Berita terkait