 |
|
Reporter/Donggala: Syamsir Hasan
|
BUPATI Donggala H Kasman Lassa menghadiri kegiatan
Sosialisasi dan Pendataan Awal Usulan Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan (PPTKH), bertempat di Oasis Convention Hall, Senin
(11/3/2019)
Sosialisasi dan Pendataan Awal Usulan Lokasi Penyelesaian Penguasaan Tanah
Dalam Kawasan (PPTKH), bertempat di Oasis Convention Hall, Senin
(11/3/2019)
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
Dr. Ir. H. Nahardi, MM.M.Si dalam laporannya menyampaikan obyek utama
agraria adalah pemerintah merencanakan melepas kurang lebih 9 juta hektar lahan
untuk rakyat, 4 juta stengah berasal dari kawasan hutan untuk pariwisata Kabupaten
Donggala, selebihnya tanah yang sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat.
Dr. Ir. H. Nahardi, MM.M.Si dalam laporannya menyampaikan obyek utama
agraria adalah pemerintah merencanakan melepas kurang lebih 9 juta hektar lahan
untuk rakyat, 4 juta stengah berasal dari kawasan hutan untuk pariwisata Kabupaten
Donggala, selebihnya tanah yang sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat.
Bupati dalam sambutannya mengatakan permasalahan
kawasan hutan di lapangan memang diakui sangat tinggi. Berbagai konflik dan
klaim lahan dalam kawasan hutan merupakan permasalahan yang seakan tidak pernah
selesai.
kawasan hutan di lapangan memang diakui sangat tinggi. Berbagai konflik dan
klaim lahan dalam kawasan hutan merupakan permasalahan yang seakan tidak pernah
selesai.
“Kita maklumi bersama bahwa seiring dengan
pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan oleh masyarakat juga kian meningkat,
“kata bupati
pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan oleh masyarakat juga kian meningkat,
“kata bupati
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, bekerja
keras untuk memberikan solusi baik melalui regulasi maupun tindakan nyata agar
permasalahan tersebut, dapat diselesaikan dan konflik dapat
diminimalisir.
keras untuk memberikan solusi baik melalui regulasi maupun tindakan nyata agar
permasalahan tersebut, dapat diselesaikan dan konflik dapat
diminimalisir.
Salah satu wujud adalah terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tertanggal 11 September 2017 tentang PPTKH.
Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tertanggal 11 September 2017 tentang PPTKH.
Diakhir sambutannya bupati berharap melalui
sosialisasi ini, terwujud komunikasi dan koordinasi dalam mengemban amanah dari
Perpres tersebut.
sosialisasi ini, terwujud komunikasi dan koordinasi dalam mengemban amanah dari
Perpres tersebut.
Sementara itu, Kepala balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH) Wilayah XIV Palu Hariani samal mengatakan maksud dari kegiatan
tersebut adalah untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017
tentang PPTKH kepada para camat, kepala desa dan pihak terkait serta peserta
sosialisasi.
Hutan (BPKH) Wilayah XIV Palu Hariani samal mengatakan maksud dari kegiatan
tersebut adalah untuk menyosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017
tentang PPTKH kepada para camat, kepala desa dan pihak terkait serta peserta
sosialisasi.
Selain itu juga untuk menyamakan persepsi terhadap
materi sosialisasi PPTKH, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan informasi
terhadap kegiatan tersebut.
materi sosialisasi PPTKH, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan informasi
terhadap kegiatan tersebut.
Dilanjutkan dengan penyerahan Peta Indikatif Tora
Per – Desa, dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua
Tim Inver PTKH Propinsi Sulawesi Tengah, kepada Bupati Donggala.
Per – Desa, dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua
Tim Inver PTKH Propinsi Sulawesi Tengah, kepada Bupati Donggala.
Tutut hadir Kabid tata ruang Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang Propinsi Sulteng Dr. Ardhian Tayeb MT, Camat se Kabupatan
Donggala dan Kepala Desa.**
Penataan Ruang Propinsi Sulteng Dr. Ardhian Tayeb MT, Camat se Kabupatan
Donggala dan Kepala Desa.**
