CUDI : SAYA PERNAH MAU DISUAP Rp4 M

  • Whatsapp
banner 728x90
KPK DIMINTA MENGUSUT
Wawancara Eklusif On Youtube Cudi Bicara Polemik Jembatan Kuning
Reportase/editor: Ikhsan madjido/andono wibisono


MANTAN Walikota Palu dua periode Rusdy Mastura mengaku
pernah ditawari dana Rp4 miliar untuk meloloskan permintaan PT Gobal Daya
Manunggal (GDM) – rekanan yang membangun Jembatan IV Palu dengan alasan ajuan
pembayaran tambahan harga baja. Bahkan bukan hanya dia, Ketua Dekot kala itu
Sidiq Ponulele juga diiming-imingi dana Rp2 miliar.

Pernyataan
Cudi mencuat setelah polemik pembayaran Rp16 miliar oleh Pemkot sesuai
persetujuan Dekot Pebruari 2019 lalu melalui APBD 2019.

“Saya dulu diminta membayar 16 miliar, saya
tanya mau membayar apa itu. Kan sesuai kontrak sudah dibayar Pemkot 57 miliar
rupiah. Bayar apa lagi. Kalau ada eskalasi harga baja mana keputusan Menteri
Keuangan RI. Kalau tidak ada mengapa harus dibayar,’’ tuturnya kepada wartawan
Senin 1 Juli 2019 lalu di Palu.



Wawancara Ekslusif ” Cudi Bicara Polemik Jembatan Palu IV”

Menurutnya,
keputusan BANI (Badan Abitrase Nasional Indonesia) tidak bisa jadi rujukan.
Karena ketika prosesnya hingga putusan tidak dihadiri Pemkot.

“Tidak
ada undangan. Sama siapa undangan waktu itu saya Walikota kok,’’ terangnya berapi-api.
Olehnya, ia menyarankan agar kasus itu diusut Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), agar tidak berpolemik dan merugikan daerah.

Pada
penjelasannya, Cudi membenarkan terkait keputusan yang dikeluarkan BANI yang
bersifat final mengenai pelunasan hutang yang harus dibayar Pemkot. “Mengapa
tidak dibayar, Karena apa? Saya sudah bayar 57 miliar sesuai kontrak. Apalagi
yang harus dibayar,’’ katanya.

Olehnya,
ia menepis kalau ada alasan itu atas arahan Kemendagri untuk membayar sisa dari
eskalasi harga baja. “Tidak ada Kemendagri, Kemenkeu yang kita pake membayarkan
uang negara.” Terkait Kemendagri memintanya membayar saat itu, ia mengaku penah
digertak-gertak.

“Saya
bilang saya bukan dipilih oleh saudara. Saya tidak takut dicopot. Hampir saya
pukul itu preman di kantor. Saya mengamuk di kantornya Ibu Sekjen. Sehingga
Longki (gubernur-red) datang. Sudahlah, nanti kita bicarakan ke depannya. Sudah
saya tunduk saja arahan gubernur. Belum tuntas itu,”

Ia
pun meminta petunjuk ke Kemenkeu dan ternyata membenarkan untuk tidak membayar.
“Itu urusan daerah dengan BANI. Tidak ada urusan pemerintah pusat. Berarti ada
hal yang bisa berat. Saya minta KPK periksa itu semuanya di Depdagri yang
menggertak-gertak Wali Kota bahwa itu nanti dipotong di bank. Coba periksa itu.
Apa dapat duit tidak? Karena saya terus terang dia mau sogok 4 miliar. Saya
tidak mau” akunya. ** 

Berita terkait