Tol Tambu – Kasimbar Diusulkan Masuk RPJMN 2020-2014

  • Whatsapp

Sunber: Humas Pemprov


Rapat evaluasi rencana aksi terhadap Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan pembangunan,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan agar jalan Tol Tambu – Kasimbar
dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020-2024. Paparan ini yang diprakarsai oleh Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir.
Hasanuddin Atjo,MP dihadapan pejabat daerah se Sulawesi dan Kementerian
terkait, Selasa 6 Agustus 2019 di kota Manado.

Rapat
Konsultasi regional pulau Sulawesi tentang penyusunan rencana awal, di
prakarsai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada
forum regional Pulau Sulawesi, gubernur Sulteng, Longky Djanggola, melalui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hasanuddin Atjo, dalam
kesempatan itu menyampaikan bahwa rencana pembangunan tol Tambu – Kasimbar yang
menghubungkan dua kabupaten yakni Parigi moutong dan Donggala, diusulkan masuk
dalam major projek atau proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Mantan
Kepala dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulteng itu memaparkan, bahwa
pembangunan Tol Tambu- Kasimbar sangat strategis, karena bukan hanya untuk
kepentingan Sulawesi Tengah tetapi juga bagi kepentingan Nasional.

Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan
menghubungkan Ibukota baru di Kalimatan dengan wilayah di timur Indonesia
seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara. Dari ibukota Negara yang baru,
kendaraan diangkut dengan fery menuju ke kecamatan Tambu, kabupaten Donggala
dan selajutnya kendaraan turun dari fery dan bergerak ke kecamatan Kasimbar
kabupaten Parigi Moutong melalui Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20
km. Dari Kasimbar kendaraan diangkut dengan fery menuju ke wilayah timur
melalui teluk Tomini. Demikian sebaliknya” jelasnya.

Dijelaskannya
efisiensi diperkirakan akan meningkat sampai 40 persen sehingga daya saing
kawasan timur termasuk komoditasnya akan meningkat. Sebagai konsekwensi, tambah
Hasanuddin Atjo, logis dibangunnya jalan Tol tersebut adalah keharusan
membangun pelabuhan fery baik di pesisir Tambu Selat Makassar maupun di
Kasimbar teluk Tomini.
“Integrasi
moda transportasi laut dan darat harusnya menjadi bagian dari program
pemindahan ibukota. Ini akan seksi, karena terbuka peluang sektor swasta
berinvestasi melalui regulasi KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Pemerintah cukup menyiapkan feasibility studi sampai rencana aksinya.” katanya.

Dengan
demikian, kata Hasanuddin Atjo, diharapkan nantinya Kawasan Tambu-Kasimbar akan
menjadi salah satu simpul Interkoneksi di Sulawesi. Untuk itu pembangunan jalan
dan kereta api lingkar Sulawesi bisa menjadi prioritas.

Hasanuddin
Atjo mengemukakan bahwa KEK Palu akan fokus kepada industri Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah. Juga
diusulkan pengembangan industri pariwisata yang memanfaatkan keberadaan Manado
dan Makassar, yang saat ini telah berperan sebagai pintu masuk wisatawan
mancanegara.

“Harapannya
status bandara Mutiara Sis Al-Jufri dapat ditingkatkan menjadi bandara
International agar sebagian wisman yang masuk dari utara dan selatan dapat
keluar dari Tengah yaitu Kota Palu” jelasnya.


Menyangkut
masalah industri metal, lanjut dia, Pemprov Sulteng mengusulkan agar tambang
galian C yang tersebar diwilayah Kota Palu dan Donggala, dikembangkan menjadi
industri pra-cetak agar memiliki nilai tambah, tidak lagi mengirim raw
material. Hal itu diyakini bahwa pembangunan ibukota baru membutuhkan banyak
produk pracetak.

Selain
itu, Sulteng juga memiliki kawasan Industri logam yang berlokasi di Kabupaten
Morowali yang sudah mengembangkan sejumlah produk turunan seperti baterai
Lithium perlu regulasi yang lebih kuat terkait dengan penangangan dampak
lingkungan dan regulasi bagi hasil. Demikian juga dengan Industri gas dan pupuk
Sinoro yang berlokasi Kabupaten Banggai.

“Perlunya
pendidikan vokasi terkait dengan industri pangan dan hutan, pra-cetak, nikel,
gas serta industri Pariwisata. Dan yang tidak kalah pentingnya agar Universitas
Tadulako (Untad) Palu Sulawesi Tengah diusulkan menjadi pusat kajian Kegempaan
di Indonesia” tutupnya, sembari meminta kiranya wakil rakyat Sulawesi Tengah
yang ada di DPR maupun DPD dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini
dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024.

Rapat
musyawarah regional Sulawesi yang diagendakan sejak tanggal 5-6 Agustus itu
digelar di kota Manado, Sulawesi Utara sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur
Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw yang dilaksanakan di gedung Hotel Paninsula.
Kegiatan itu digelar bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Gubernur se
Sulawesi terkait dengan rencana awal penyusunan RPJMN 2020-2024. **

Pos terkait

banner 580x60