Sumber: Humpro Sulteng
JELANG Setahun bencana 28 September 2018, berbagai persoalan masih perlu dibahas solusinya. Seperti penyediaan jadup, dana stimulan dan proses pembangunan hunian tetap masih menjadi PR bagi pemerintah di wilayah terdampak Palu, Sigi dan Donggala.
Saat memimpin rapat evaluasi Pelaksanaan Rehab dan Rekon Dampak Bencana Sulawesi Tengah, Senin (9/9/2019) pejabat dari Kemenpolhukam Kol. Sutikno Sulaeman meminta keseriusan kepala daerah supaya proses percepatan pembangunan Huntab dapat segera terwujud.
“Perlu koordinasi kepada semua pihak yang memangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pemulihan dampak bencana,” tegasnya.
Senada dengan KemenPolhukam, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabi menyampaikan bahwa kegiatan Penanganan dampak bencana sangat memerlukan perhatian serius dari kita semua termasuk dari Bupati dan Walikota.
“Saat ini kita melaksanakan evaluasi terkait progres kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam penangan dampak bencana,” kata Wakil Gubernur.
Selanjutnya, Asisten II Elim Somba yang mendampingi Wakil Gubernur melaporkan tentang Total Kerusakam dan Kerugian dampak Bencana mencapai Rp. 24.157.128.876.846. dan Total Kebutuhan untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Rp. 36.427.364.641.361.
Kegiatan Progres pembangunan Huntara, terang Elim Somba, seperti Huntara yang dibangun PUPR, BUMN dan NGO sebanyak 19.183 Biliki.
Penyaluran santunan Duka terbayar untuk Kota Palu 1.383 jiwa dalam proses 1.119 jiwa, Sigi santunan Duka Terbayar 378 jiwa dalam proses 75 , Donggala terbayar 130 jiwa sementara proses 75 jiwa , dan Parigi Moutong terbayar 15 dalam proses 43 jiwa.
Pelaksanaan Dana Stimulan tahap pertama Rp. 235.536.000.000 dari total kebutuhan Rp. 2.579.530.000.000 dan Progres Pembanguan Huntab sudah terbangun melalui Budha TzuChi 200 Unit baik di Sigi dan di Palu.**
