TAJUK REDAKSI, 21 JULI 2026 – Tujuh bulan ini, semua daerah teriak penyempitan fiskal. akibat pemangkasan transfer pusat ke daerah, dikenal TKD. Bahkan, beberapa daerah mengeluhkan pola ‘dana bagi hasil’ yang tak mencerminkan keadilan.
Membagi dana bagi hasil, mestinya merujuk pada pembagian dana dari daerah penghasil ke negara. Bukan membagi dengan pusat menerapkan polanya sendiri. DBH bagian TKD juga bukan 60:40. Atau 70:30 untuk negara dan daerah penghasil. Jakarta masih suka suka membuat aturan sendiri yang menyulitkan fiskal daerah pada akhirnya.
SULTENG HARUS MANDIRI
Jakarta mengakui, Provinsi Sulawesi Tengah kaya sumber daya alam. Bahkan kekayaan nikel dan emas masuk terbesar deposit di dunia. Fakta itu, hanya menjadi pujian bangga di pidato pejabat, elit politik dan birokrat.
Ironinya, fiskal Sulteng masih bergantung ‘budi baik’ pemerintah pusat. Anggaran pendapatannya masih 64 persen mengantungkan diri dari transfer ke daerah (TKD) tadi. Bahkan kemarin (anggaran 2026) TKD dipangkas 1,2 triliun rupiah, sirkulasi belanja program terganggu. Goyang walau dihibur dengan diksi ‘efisiensi’
Redaksi menerima informasi bahwa direncanakan di RAPBD TA 2027 Sulteng Rp4,7 triliun. Turun dari sebelumnya, Rp4,93 triliun. DPRD kini bersama TAPD Pemprov sedang merancang struktur anggaran tersebut.
Mengapa menurun? Sejumlah pihak, masyarakat sipil, tokoh muda agama, dan politisi menyebut beragam fenomena ‘turunnya kemampuan fiskal Sulteng mendatang’ bukan semata andil daerah. Tapi faktor pemerintah pusat yang dominan melemahkan kinerja birokrasi.
Pertama; pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah Jakarta, menurunkan seluruh kinerja birokrasi di lapangan. Khususnya birokrasi teknis pengumpul pendapatan asli daerah. Kunjungan ke lapangan berkurang karena tak ada anggaran. Fakta itu berdampak pada akumulasi mempertahankan PAD;
Kedua; Ada fakta akut yaitu birokrasi malas dan korup. Penyakit ini masih dominan dan menjadi rente ke bawah. ASN malas, formalitas, miskin inovasi, menanti kenaikan pangkat dan jabatan berkala, berharap naik tunjangan kinerja, tunjangan pendapatan dan penyalahgunaan kewenangan.
Sejumlah masyarakat sipil memberikan keterangan beragam. Ashar Yahya, Ketua Umum Himpunan Pemuda Alkhairaat menyebut bahwa birokrasi level atas hingga bawah rentan korup. ‘’Tidak semua kepala daerah paham detail potensi dan peluang semua OPD. Itu peluang mereka menyalahgunakan kewenangannya. Ini fakta saya dapatkan,’’ tandasnya.
Muhammad Safri, anggota DPRD Sulteng sependapat dengan Ashar. Ia bahkan menilai sekarang ini seolah hanya ‘indah di pidato dan sambutan tapi merancang atau mengonstruksi ke aksi belum kelihatan. Utamanya menggali potensi potensi pendapatan asli Sulteng dari kayanya sumber daya alam, sumber daya panas matahari, dan lainnya. Merancang konsep peraturan gubernur saja kadang birokrasi berbulan bulan. Apa yang diharapkan dengan pejabat begitu? Ini sisi fatal yang saya pelajari,’’ tandas vokalis DPRD usai jogging pagi.
Gubernur Anwar Hafid diharapkan memiliki tim yang solid dan agresif. Memiliki tim pengelola dan merancang pendapatan yang ‘Sat Set’ bukan ‘asal aba senang’
Anwar Reny sangat serius menjalankan janjinya. Utamanya yang sudah banyak dirasakan penerima manfaat Berani Cerdas dan Berani Sehat. Tapi, sehebat dan sebaik apapun program bila tidak didukung dengan anggaran yang baik dan cukup, pasti akan menggerus program lainnya. Karena menurunkan struktur anggaran akibat menurun pendapatan asli. ***
