Kemenko PMK, melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Senin Pagi (21/11/19) menggelar Rapat Koordinasi peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Sulawesi Tengah bertempat Di salah satu Hotel di Kota Palu.
Menurut Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, upaya keterwakilan perempuan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Caranya, dengan memperkuat komitmen Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), DPRD, OPD, akademisi, dunia usaha dan Kelompok Masyarakat Sipil bagi pelaksanaan strategi penguatan PUG melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik khususnya di Sulawesi Tengah.
Hasil akhir dari Rakorda ini diharapkan dapat terindentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik; meningkatnya pemahaman dan kemampuan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik; serta terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, kata Ghafur.
Melalui kesempatan tersebut Ghafur juga mengapresiasi Sulawesi Tengah, “Sulteng bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain karena pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) Sulteng cukup meningkat.
Senada dengan Dengan Deputi, Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra Pemrov Sulteng, Faisal Mang, mengatakan: indeks pembangunaan gender (IPG) sulawesi tengah mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 92,08 dan berada di atas rata-rata nasional. Sementara indeks pemberdayaan gender atau IDG sulawesi tengah sebesar 73,95 juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 72,10.
Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah provinsi sulawesi tengah terhadap perempuan sudah cukup baik, namun hal ini tidak diikuti dengan pencapaian keterwakilan perempuan sulawesi tengah dalam politik di DPRI RI, dimana pada tahun 2014 sebesar 16,67 dan di tahun 2019 menurun drastis tidak ada sama sekali. Namun demikian lanjut Asisten, wakil perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 sebanyak 12 orang atau 26,6% bahkan ketua dan salah satu wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah adalah perempuan.
Pemilu tahun 2019 di Sulteng terdapat 3 orang perempuan yang menjadi ketua DPRD yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai laut, jelas Asisten Satu Mewakili Gubernur Sulteng Saat Membuka Rakor.
Melalui kesempatan itu, Faisal Mang berharap agar rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan rumusan dan kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam politik, sehingga berdampak pada kesetaraan dan keadilan gender.
Usai pembukaan Rakor dilanjutkan dengan penandataganan kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi Daerah, yang ditandatangani Oleh Pemerintah Provinsi Sulteng, PemKab/Kota Se Sulteng, Kemenko PMK, Kemen Bappenas, Kemendagri, Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, serta KPU.
Rakor ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdyaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, para Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah, Istansi dan lembaga terkait lainnya.
Sumber: Biro Humas Dan Protokol Pemprov Sulteng
