Reses atau penjaringan aspirasi dari masyarakat Ketua DPRD Palu, Jumat malam (29/11/2019) di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, warga mengeluhkan maraknya gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di wilayah tersebut.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Palu, Mohamad Iksan Kalbi menyarankan agar di setiap RW Kelurahan Palupi, dilaksanakan ronda malam. Hal itu bertujuan untuk meminilisir tingkat kriminalitas.
Olehnya dia memintakan pihak Kelurahan Palupi, untuk membentuk tim ronda di wilayahnya, dengan bantuan pihak kepolisian.
“Setelah kegiatan ronda telah berjalan, nanti dilaporkan kepada pihak Polres Palu, untuk membantu dalam menjaga keamanan. Setidaknya ada pihak kepolisian,” tegasnya.
Karena menurutnya, kejahatan yang terjadi, bukan hanya ada niat dari pelakunya, namun juga adanya kesempatan. Begitu pula sebaliknya.
Terkait polemik masyarakat yang belum memilik akta tanah dalam salah satu persyaratan validasi dan verifikasi penerima dana Stimulan tahap II, pihak Kelurahan Palupi mengaku pihaknya siap melayani pembuatan surat keterangan penyerahan tanah (SKPT) yang ditandatangani oleh lurah dan camat.
“Bagi warga yang ingin membuat SKPT, mulai hari Senin, kantor Kelurahan Palupi, terbuka untuk masyarakat, ” ungkap Lurah Palupi.
Sementara, Sekretaris BPBD Palu, Irsan Sijo mengatakan salah satu faktor sehingga terjadi keterlambatan realisasi dana Stimulan, karena beberapa oknum warga memalsukan surat kepemilikan tanah.
Warga tersebut kata Sekertaris BPBD Palu, hanya tinggal di rumah kontrakan, akan tetapi mereka juga mengumpulkan foto copy KTP dan kartu keluarga. Lebih dari itu, surat kepemilikan tanahnya dipalsukan.
“Sudah beberapa kasus kami temukan terkait hal tersebut. Mereka meminjam akta tanah milik orang lain, setelah itu difoto copy. Kemudian foto copy itu ditutup dengan kertas. Setelahnya difoto copy kembali,” terangnya.***
Reporter: Firmansyah Lawawi
