Palu,- Dalam memperingati hari perempuan sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret, anggota Legislatif Dekot Palu Mutmainah Korona berharap agar pemerintah harus memberikan ruang kepada kaum wanita dalam proses pemulihan pasca bencana alam 28 September silam.
“Pemerintah Kota Palu harus memprorioritaskan kebijakan kepada perempuan dan anak,” ungkapnya, Senin (9/3/2020) di kantor DPRD Palu.
Misalkan dalam pembangunan Hunian Tetap, kontruksinya bisa memberikan rasa aman kepada kaum perempuan. Dalam hal ini kata politisi Nasdem itu, ruang Hunian Tetap dibuatkan sekat ruangan. Sehingga ibu dan anak wanitanya, bisa nyaman tinggal didalamnya.
“Penataan ruang bagi perempuan di Huntap, diberikan ruang yang baik. Karena berbeda perlakuan wanita dan pria. Anak perempuan harus diberikan ruang privasinya sendiri, ” tandasnya.
Hal itu mengingat pada saat mereka menetap di tenda pengungsian maupun Hunian Sementara (Huntara) kerap menjadi objek kekerasan seksual.
“Pasca bencana alam, warga penyintas yang tinggal di Huntara, rentan terhadap kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di kota Palu tinggi. Karena Huntara yang mereka tempati tidak ramah terhadap mereka,” bebernya.
Selain itu sebut ketua Komis A DPRD Palu tersebut, Perempuan juga dilibatkan dalam proses pemulihan sosial ekonomi pasca gempa bumi, Tsunami dan Likuefaksi. Karena mereka yang lebih faham tentang lingkungan maupun keluarganya.***
Reporter: Firmansyah Lawawi
