Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen akan menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Komitmen itu dituangkan dan ditandatangani secara simbolis bersama 47 kepala daerah di Indonesia di Jakarta Selasa 10 Maret 2020 dihadapan MenpanRB Tjahjo Kumolo. Acara itu langsung ditandatangani Gubernur Longki Djanggola.
MPP kata Tjahjo, adalah indikasi niat baik pemerintah daerah melakukan transparansi ke publik atas pelayanan yang berkualitas.
MPP diharapkan dapat menciptakan ASN modern dan profesional. Sejak 2017 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 24 MPP di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
MPP juga untuk mendobrak aktifitas rutin dan kejenuhan menuju pelayanan cepat, singkat dan terukur serta transparan. Olehnya, daya dukung utama MPP adalah digitalisasi pelayanan.
Sedangkan Karo Humas dan Protokoler Pemprov Sulteng, Haris Kariming berharap MPP akan maksimal, optimal dan efektif. Selain itu perlu dibangun sinergisitas dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholders pelayanan publik.
Daftar Pemda yang Menandatangi Komitmen MPP Tahun 2020 :
- Pemerintah Kabupaten Asahan
- Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
- Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
- Pemerintah Kota Lubuklinggau
- Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Pemerintah Kabupaten Pandeglang
- Pemerintah Kota Bandung
- Pemerintah Kabupaten Bandung
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- Pemerintah Kabupaten Indramayu
- Pemerintah Kabupaten Kuningan
- Pemerintah Kota Tasikmalaya
- Pemerintah Kabupaten Bekasi
- Pemerintah Kabupaten Jepara
- Pemerintah Kota Surakarta
- Pemerintah Kabupaten Kudus
- Pemerintah Kabupaten Sragen
- Pemerintah Kabupaten Pati
- Pemerintah Kabupaten Purworejo
- Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Pemerintah Kabupaten Tegal
- Pemerintah Kota Salatiga
- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
- Pemerintah Kabupaten Gresik
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Pemerintah Kabupaten Tuban
- Pemerintah Kabupaten Magetan
- Pemerintah Kabupaten Nganjuk
- Pemerintah Kabupaten Madiun
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- Pemerintah Kabupaten Sumenep
- Pemerintah Kabupaten Jembrana
- Pemerintah Kabupaten Banjar
- Pemerintah Kabupaten Tabalong
- Pemerintah Kota Tarakan
- Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- Pemerintah Kota Palu
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Kota Makassar
- Pemerintah Kabupaten Maros
- Pemerintah Kabupaten Wajo
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- Pemerintah Kabupaten Selayar. ***
Sumber/Editor: humpro sulteng/andono wibisono
