Palu,- Dari hasil Musrenbang RKPD kota Palu tahun 2020, melalui online converence. Diketahui bahwa Pemerintah Kota Palu merelokasi anggaran dari berbagai OPD. Hingga Rp36,4 milyar dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2 milyar dengan total anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp38,4 milyar.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Palu, Joppie Alvi Kekung berharap agar anggaran dana logistik sebesar Rp.10,9 milyar untuk penanganan Covid 19, bisa disalurkan dengan tepat kepada masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak masyarakat Kota Palu yang berpenghasilan menengah kebawah, tidak mendapatkan program stimulus dari Kementerian Sosial RI. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu orakerja, dan kartu sembako.
“Masyarakat yang belum tersentuh program dari Kementerian Sosial, berhak mendapatkan bantuan, ” tegasnya melalui via whats ap, Jumat (10/4/2020).
Olehnya, dia berharap agar pemerintah Kota Palu, untuk betul-betul melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan tersebut. Diantaranya melibatkan segenap elemen tingkat paling bawah. Seperti RT. Karena mereka lebih mengetahui kondisi perekonomian warganya.
“Kami berharap agar Pemkot tidak lagi menggunakan data warga yang telah menerima program bantuan dari Kemensos. Sehingga anggaran logistik yang telah dialokasikan, bisa menyentuh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lainnya yang juga terdampak virus Korona, ” sebutnya.
Dia juga berharap agar pemerintah dalam membuat berbagai program, dapat bermanfaat dan menyentuh kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kami berharap agar penyaluran anggaran yang akan direlokasi tersebut nantinya, jangan hanya karena fakor kedekatan saja. Namun hal itu bisa dirasakan oleh segenap masyarakat, ” tandasnya. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
