Donggala,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala patut berbangga kali ini. Dimana, setelah 3 tahun terakhir 2016, 2017 dan 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Donggala atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2019.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulteng Muhamin ,SH, melalui zoom meting kepada Bupati Donggala DrsbKasman Lassa ,SH, diruang kerjanya yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Donggala Takwin, Jumat (19/06/20).
Bupati Kasman Lassa mengatakan, akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan memaksimalkan enam langkah penting.
“Pemkab Donggala akan segera menindaklanjuti Rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP BPK, sekaligus sebagai bahan evaluasi atau pengawasan sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk mewujudkan terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih akuntabel serta transparan. Enam langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan terciptanya tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih,” jelas Bupati.
Adapun enam langkah tersebut yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja, kebijakan mengenai pengadaan SDM di bidang akuntansi, penerapan sistem pembukuan keuangan Negara yang terpadu secara utuh dan menyeluruh. Dibentuk pula komite akuntabilitas publik atau KAP agar dapat mendorong DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBD secara keseluruhan.
Di samping itu, membangun sistem aplikasi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih, ujarnya. ***
Reporter: Syamsir Hasan
