Palu,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Sulawesi Tengah (Sulteng) menduga adanya keterlibatan oligarki dalam pengerjaan proyek hibah APBN dalam pembangunan gedung dan sarana lainnya di Universitas Tadulako (Untad).
Pasalnya, di laman web resmi Untad, menurut JAMAN Sulteng tidak dicantumkannya informasi mengenai bantuan hibah APBN, yang seharusnya transparan agar publik dan khususnya mahasiswa mengetahui informasi tersebut.
“Kami diminta melanjutkan proses investigasi kami di Untad oleh DPP JAMAN Jakarta, dimana dana pemulihan tersebut di kucurkan pasca bencana di Kota Palu, Sigi Donggala, Parigi Moutong (Pasigala),” sebut JAMAN Sulteng kepada redaksi kailipost.com, Senin (06/07).
Jika bukti-bukti dan tak adanya proses transparansi ke publik oleh pihak kampus, lanjut JAMAN Sulteng, pihaknya akan mendorong agar Penegak hukum yang mencari tahu kebenaran dan mengujinya.
“Negara kita adalah negara hukum, tugas JAMAN mengumpulkan bukti, saksi, dan melaporkan sesuai aturan main hukum kita. semua syarat hukum hampir siap, dukungan para advokat dan kawan-kawan organisasi lain juga ada, kami akan datang secara resmi ke Penegak hukum untuk membuat laporan,” lanjutnya.
DPD JAMAN Sulteng juga yakin, cepat atau lambat ribuan mahasiswa di Untad akan segera angkat bicara dan tidak menutup mata dengan kondisi kampusnya saat ini.
Diberbagai kesempatan pendiskusian soal Untad menurut JAMAN Sulteng telah santer didengar, diduga memang benar ada yang tak beres dalam tatakelola kampus terbesar di Sulteng ini.
“Mulai dari tidak adanya transparansi, praktek oligarki, bahkan perseteruan saling lapor dan gugat ke PTUN, dan makin didiskusikan banyak kelompok banyak informasi aneh yang kami dapat,” tandasnya. ***
Reporter: Indra Setiawan
