Palu,- Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu segera membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Call Center Emergency Respon Bencana Alam Sulbar bertugas mengkoordinir bantuan logistik para tim relawan Kota Palu yang akan didistribusikan ke Sulawesi Barat (Sulbar).
Hal ini mengingat, Kota Palu menjadi sentral lalu lintas kenderaan pengangkut bantuan dari luar daerah menuju Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Sulbar.
“Karena bantuan seperti dari Provinsi Sulwesi Selatan (Sulsel) itu tidak bisa tembus karena ada beberapa titik Jembatan putus. Transportasi yang paling muda itu hanya bisa lewat Palu, artinya Kota Paluakan menjadi sentral lintas yang paling memungkinkan untuk distribusi bantuan kearah Mamuj. Sehingga Pemkot harus mempunyai kebijakan yang bisa memudahkan lalu lintas kenderaan yang akan mendistribusikan bantuan,” jelas Mutmainah, Sabtu (16/01/2021).
Menurut Mutmainah, tim Satgas Call Center ini juga menjadi wadah koordinasi Pemkot bersama tim relawan ataupun masyarakat yang saat ini tengah melakukan penggalangan bantuan untuk korban bencana di Sulbar. Melalui tim Satgas tersebut, maka pendistribusian bantuan dari Kota Palu bisa dilakukan melalui proses satu pintu yang difasilitasi Pemkot.
“Salah satu tugasnya mengakomodir para relawan yang ingin turut andil menyumbang perlengkapan yang dibutuhkan, seperti informasi ada warga menyiapkan Mobil secara gratis digunakan untuk mengangkut logistik,” sebutnya.
Tim Call Center ini, kata Mutmainah, selain mendata tim relawan yang mendistribusikan logistik juga mendata para relawan menyiapkan fasilitas kenderaan.
Jika penyaluran bantuan lewat dibawah koordinir Pemkot dengan mekanisme satu pintu dipastikan pendistribusian lebih efisien dan efektif. Sebab jika sudah melalui Pemerintah, maka penyaluran bantuan akan aman, tidak terjadi penjarahan karena dibawah pengawalan aparat TNI/Polri.
“Kalau kalau ini dibiarkan, maka para relawan misalnya mengumpulkan bantuan yang mungkin cuman sedikit dan sampai di sana tidak cukup, nah ini bisa memicu konflik antar masyarakat disana. Seperti ada orang yang bawa mobil tapi bantuan di bawah mungkin cuman 3 dus bisa bentrok orang di sana, sebab saya yakin semua kalangan di Kota Palu ini akan menggalang bantuan sebagai balasan atas bantuan masyarakat Sulbar saat Kota Palu terkena bencana lalu, tetapi kalau tidak koordinir Pemkot akan susah. Apalagi ini masa Emergency Respon Bencana,” jelas Mutmainah.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan tentang pontensi gempa susulan yang bisa memicu terjadi tsunami, sehingga masyarakat di Sulbar diharap menghindari aktivitas pantai. Sementara, pendistribusian logistik dari berbagai relawan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dibeberapa titik daerah jalur transportasi menuju Mamuju dan Majene, termasuk di wilayah yang sangat dekat pantai.
“Kalau Pemkot tidak segera mengambil kebijakan ini salah satunya mengatur lalu lintas distribusi bantuan dan penyaluran bantuan satu pintu, saya agak khawatir prosesnya tidak baik dalam situasi waspada seperti ini. Adannya Call Center ini untuk memudahkan kemana orang bisa distribusi bantuan, sehingga tidak semua relawan harus berangkat Mamuju bawa bantuan sendiri-sendiri tanpa pengawalan dari Pemerintah,” tutur Mutmainah.***
Reporter : Supardi
