Palu,- Pengawasan pemerintah dan kesadaran masyarakat dibutuhkan dalam percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana 28 September 2018 silam.
Hal itu diungkapkan Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako Brigadir Jendral (Brigjend) TNI Farid Makruf. Menurutnya, sudah dua tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng), namun rehab-rekon belum juga terselesaikan.
“Bicara persoalan, sekarang sudah dua tahun, huntara sudah mulai hancurkan, belum ada penyelesaian, kenapa? Tentunya karena ada banyak masalah. Pertama banyak tanah HGU yang seharusnya bisa dimanfaatkan itu tidak bisa diambil, karena yang mungkin ngak tau saya, proses kok demikian susah padahal negara yang butuh,” kata Brigjend TNI Farid Makruf.
Danrem 123/TDl melanjutkan, bahwa dirinya, sudah pernah berkonsultasi kepada seorang pejabat BPN, mengenai persoalan itu, dan untuk mendapatkan tanah negara itu tidaklah sulit. Ada UU pertanahan, sebut dia, kalau negara sudah mengizinkan segera, tinggal datang ke Jakarta bertemu dengan Manteri.
“Kan banyak yang kena likuifaksi, banyak yang kena zona merah, tapi mereka kan tidak bisa tinggal disitu lagi butuh tanah baru. Baru ini kalau di dapat bagaimana, itu tanah negara, yah seharusnya pejabat yang maksimal,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, setelah tanah didapatkan kemudian bagaimana lagi dipikirkan cara agar proses pembangunan cepat berjalan kedepannya.
“Kalau disini kan masyarakat dikasih duit, disuruh kerja, ngak selesai dan dia demo lagi, nyalahin pemerintah lagi saya ngak dapat bantuan, seolah-olah dia ngak dapat duit. Memang gampang ngomong, tapi gamblangnya begitu,” tandasnya.
Kemudian, kata dia, ada tanah, masyarakat juga seharusnya yang intropeksi, tanah yang sudah dibeli negara, diklaim masyarakat. Lalu, ada juga tanahnya yang harganya di naik-naikan.
“Bagaimana, negara mau beli, jadinya ngak selesai-selesai,” sebut Danrem.
“Terus tingkat kesadaran masyarakat sendiri untuk segera menuntaskan kerjaan mereka, ini validasi data ini yang paling fatal, kemarin ada yang bilang rusak berat. Tidak didapatkan duit, malah yang sedang yang dapat duit. Makanya dari awal pemerintah harus sudah menurunkan tim untuk memvalidasi data itu,” pungkasnya. ***
Reporter: Yohanes Clemens
