Palu,- Untuk mengantisipasi terjadinya kasus masyarakat tidak mampu yang akan berobat ke rumah sakit, namun tidak memiliki BPJS, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Palu, meminta Pemerintah Kota Palu mengalokasikan dana cadangan kesehatan.
“Beberapa kali terjadi kasus. Dimana terdapat masyarakat tidak mampu yang tidak tertangani karena tidak memiliki BPJS dan kartu BPJS mereka bermasalah,” ungkap Wakil ketua II DPRD Kota Palu, Mohamad Rizal saat rapat Badan Anggaran bersama Pemkot Palu, Selasa (9/11/2021) di ruang utama kantor DPRD Palu.
Sementara beberapa daerah lain, memiliki dana cadangan yang diperuntukan bagi kesehatan.
Menurutnya, program oase pada Dinas Kesehatan Kota Palu, cukup baik. Namun tidak bisa menangani kondisi tertentu, misalnya persoalan BPJS.
Olehnya, dia memberikan catatan penting bagi Pemerintah Kota Palu, untuk menganggarkan dana cadangan kesehatan pada tahun 2022 mendatang.
“Masyarakat yang tidak mampu, akhirnya takut berobat ke rumah sakit. Karena tidak memiliki BPJS maupun BPJS mereka bermasalah,” akunya.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga berharap agar Pemerintah Kota Palu memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang ada di Kota Palu. Meskipun para honorer diupah melalui dana Bantuan Operesional Sekolah (BOS). Disisi lain, padat karya, ketua RT maupun RW yang ada di Kota Palu, dinaikan honor atau upahnya.
Diketahui bersama lanjut Rizal, kampanye politik Walikota Palu, akan menaikan upah bagi Pekerja Harian Lapangan (PHL).
“Pemerintah harus memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru honorer, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka,” jelasnya.***
Reporter: Firmansyah Lawawi
