Awalnya Hendy meminta wartawan konfirmasi pekerjaan SPALD ke Balai Cipta Karya PUPR Sulawesi Tengah.
Namun pihak balai malah balik meminta TGI agar konfirmasi wartawan dijawab saja sebagai wujud transparansi dan kontrol publik atas dana rakyat Rp30 miliar digunakan di proyek itu. Pihak balai meminta Hendy menjawab apa yang menjadi tugas dan fungsi pers.
Lantas Hendy kepada kailipost.com meminta kartu pers yang lisensi Dewan Pers minta dikirim ke whatApps. Meminta foto KTP.
Setelah dipenuhi, Hendy pun tak lagi mau menjawab pertanyaan dan telpon wartawan. ‘’Ia itu hanya boneka saja. Dia diatur oleh Jakarta,’’ ujar salah seorang vendor ke wartawan.
Halaman Berikutnya…..
