Juli 2022, Pemkot Palu Lakukan Mutasi Besar-Besaran

banner 728x90

PALU- Jika tidak ada aral yang melintang, pada bulan Juli tahun 2022, Pemerintah Kota Palu akan melakukan mutasi besar-besaran.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat membuka sosialisasi bagi para Pimpinan OPD, Camat, maupun Lurah se-Kota Palu pada Rabu (6/4/2022 di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu.

Baca Juga

Usai melakukan pergeseran besar-besaran pada bulan Juli mendatang, Walikota berharap hal itu menjadi mutasi yang terakhir.

“Setelah itu, kita bekerja full dan akan terbentuk team work yang baik di lingkungan kerja OPD, kecamatan, maupun kelurahan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wali Kota mengakui pungutan-pungutan nakal masih sering terjadi. Walaupun demikian, berdasarkan laporan yang masuk baik dari website laporwalikotapalu sudah mengalai tren penurunan yang cukup besar.
Hal tersebut menandakan bahwa pungutan-pungutan yang sifatnya liar dan sering terjadi di kantor kelurahan dan kecamatan, semakin menurun.

“Demikian halnya di OPD-OPD juga semakin menurun, tetapi praktik-praktik ini masih berjalan. Ini sangat-sangat menghambat proses percepatan yang diharapkan kita bersama,” pungkasnya.

Hadianto menyatakan telah memiliki catatan-catatan terkait hal itu dan ia akan melakukan evaluasi atas amanah serta tugas kerja yang telah diberikan.

“Saya berharap ketika diberikan amanah, disyukuri amanah yang diberikan dan melaksanakan amanah dan tugas kerja itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menghambat proses percepatan kerja kita, dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak baik,” tandasnya.

Dalam hal ini, Wali Kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kerja masing-masing.

“Amat salah bagi saya selaku Wali Kota, tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada kita semua. Tapi sangat ironi ketika telah diberikan kesempatan, ternyata masih juga melakukan cara-cara yang sama,” katanya.
Wali Kota menyatakan sudah menjadi tugasnya untuk melakukan pembinaan baik penyampaian secara lisan maupun dengan mutasi yang dilakukan.

Ia berusaha untuk tidak melakukan gonta-ganti pejabat karena itu akan menghambat proses manajemen suatu OPD maupun kecamatan dan kelurahan. ***

Reporter: Firmansyah Lawawi

Berita terkait