SULTENG,- Hingga 30 September 2022 mendatang beredar uang di masyarakat Rp3,4 triliun di 12 kabupaten dan satu kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dana itu siap dibelanjakan sesuai dengan kegiatan dan program pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Demikian hasil asistensi percepatan penyerapan anggaran tahun 2022. Target belanja operasional mencapai 54 % sampai akhir september.
Seperti diketahui, tiga inspektur jenderal (Irjen) Depdagri yaitu Irjensus Depdagri Teguh Narutomo, Inspektur Wilayah II Irjen Depdagri DR Ucok dan Inspektur IV Depdagri Arsan Latif seharian melakukan pendampingan dan asistensi keuangan kabupaten kota se Sulteng. Acara itu dihadiri sekretaris daerah kabupaten kota, kepala dinas keuangan dan anggaran serta pihak badan pengelola keuangan daerah masing masing. Ketiga Inspektur didampingi tenaga ahli Irjen Depdagri bidang Komunikasi publik Anjar dan Tenaga Ahli Irjen Depdagri Bidang Monitoring dan Evaluasi Slamet Suparmanji.
Arsan Latif kepada kailipost.com usai acara menyebut bahwa hasil asistensi tersebut adalah kabar baik bagi masyarakat Sulteng. Dengan demikian, dana sebesar itu akan jadi daya ungkit perekonomian di hilir sampai ke rumah tangga.
‘’Iya dana itu ada sekarang tinggal dibelanjakan. Kenapa ragu ragu kalau ada kegiatannya. Jangan lama – lama dicairkan dan didepositokan. Kita dampingi asistensi anggaran. Kita buat kesepakatan. Siapa yang melanggar kami akan panggil ke Jakarta, bisa dibina atau kena sanksi. Itu tugas Inspektur perintah Bapak Menteri Dalam Negeri demikian. Bisa dicopot,’’ terang alumni APDN itu.
Gubernur melalui Pj Sekdaprov, Rudy Dewantoro menyambut asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 yang dilakukan Irjen Depdagri di Sulteng. Gubernur mengakui, bahwa penyerapan anggaran APBD 2022 hanya di bawah 35 persen. Kabupaten Banggai penyerapan terbaik dan Buol penyerapan anggaran masih rendah.
Forum asistensi percepatan APBD adalah momentum dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kehadiran para Irjensus dan Irjen Depdagri adalah bentuk atensi yang mesti dimanfaatkan.
Inspektur Wilayah II Irjen Depdagri, DR Ucok hasil asistensi percepatan penyerapan APBD akan menjadi tolak ukur yang akan disampaikan ke Mendagri. Setelah asistensi, seluruh wilayah penyerapan anggarannya akan diekspos secara nasional.
Sedangkan Teguh mengingatkan bahwa asistensi adalah pembimbingan. Apabila sudah diarahkan akan masuk pada tahap penindakan. ‘’Kita memiliki satu komando baik di provinsi, kabupaten dan kota. Masalah di wilayah kawan kawan juga masalah kami di pusat. Peran kawan kawan di APIP mesti jelas. Termasuk delapan area intervensi yang diharapkan di MCP,’’ terang Irsus.
Teguh berulang – ulang mengingatkan independensi APIP apabila ada penyalahgunaan kewenangan secepatnya disampaikan ke Irjen Depdagri. Apabila dibiarkan maka yang terjadi akan ada pembinaan dan harus ada saksi. ‘’Jangan ragu – ragu melaporkan bila ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau korupsi maka rekomendasikan untuk diganti atau dilaporkan,’’ tegasnya.
Kemudian, Inspektorat IV Depdagri, Arsan Latif memandu asistensi percepatan penyerapan anggaran 2022 baik provinsi, kabupaten dan kota. Tak tanggung tanggung, Arsan langsung absen peserta. ‘’Jangan main main absen ini juga kami laporkan,’’ kata Arsin. ***
Dipublikasikan : Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Bidang Komunikasi Publik
