SULTENG – Konflik kemanusian di Kabupaten Poso dinyatakan telah aman pasca berakhir Operasi Mandago Raya. Poso juga menggelar Festival Danau Poso (FDP) pasca wabah virus Corona 19.
Saat konflik, banyak lahan pertanian dan perkebunan warga Poso ditelantarkan, ditinggalkan akibat sering terjadi gangguan keamanan warga. Pasca telah usai Operasi Mandago Raya, warga mulai kembali ramai – ramai membersihkan dan mengelola lahan pertanian dan perkebunannya kembali.
Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Poso meminta pemerintah pusat dan provinsi memperhatikan hal tersebut. Adalah Iskandar Lamuka, Ketua Komisi III DPRD Poso bersama warga Poso Pesisir di Desa Maranda Gunung Biru Minggu 6 Nopember 2022 memberikan keterangan pers.
Apa tanggapan Gubernur Sulawesi Tengah? Lewat Tenaga Ahli Gubernur Komunikasi Publik, Andono Wibisono sebaiknya pemerintah kabupaten segera mendata dan menginventarisir lahan warga yang tidur. Data lahan tersebut segera dikoordinasikan ke provinsi dan pusat untuk menjadi lokasi pangan.
‘’Bapak gubernur mengapresiasi usulan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Poso atau pimpinan pimpinan kelembagaan di kabupaten untuk berperan aktif mendata dan menginventarisir lahan tidur warga. Sulteng sudah mengusulkan Perpres Percepatan Pembangunan ke Bapak Presiden dan belum lama diterima Pak Moeldoko. Kluster pembangunanan prioritas adalah pangan. Kami ingin segera menjemput data itu kiranya Pemda Poso dan DPRD memiliki luasan lahan tidur warga pasca konflik up date data ya,’’ terang Andono usai menemani gubernur di bandara Mutiara Sis Aljufrie Palu.
Diakui TA gubernur, Poso sangat potensial dikembangkan pertanian musiman. Terlebih di lokasi Gunung Biru, yang dikenal saat gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata saat itu. ‘’Ya pasti banyak lahan warga ditinggalkan karena takut, tidak aman dan seterusnya. Iya sekitar gunung biru itu potensial pertanian musiman dan lainnya. Ancaman dunia saat ini adalah ketahanan pangan masing masing negara. Krisis sudah di depan mata. Satu ketika nanti negara akan melindungi pangan masing – masing,’’ terang Andono yang juga pemilik www.goinfast.id dan www.kailipost.com
KONFLIK POSO SEJAK 1998
Konflik kemanusian di Kabupaten Poso seusia era reformasi, sejak 1998. Puncak konflik antara 2000 – 2002. Pernah terlahir Deklarasi Perdamaian di Malino, Sulawesi Selatan.
Konflik kemanusian di Poso bergeser menjadi gangguan keamanan kelompok bersenjata. Kelompok berpindah pindah di sekitar Gunung Biru hingga menyasar ke Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Sejumlah warga berkebun menjadi korban. Kejadian demi kejadian membuat warga takut mengolah kebun dan lahan pertanian. Lahan pun menjadi hutan kembali. Kini, setelah dinyatakan Operasi Mandago telah selesai, warga Poso kembali berbondong – bondong membuka kembali lahan tidurnya. ***
editor : abe wong
