Adapun besaran nominal untuk provinsi penghasil sawit sekitar Rp1 miliar hingga Rp82,1 miliar atau sebesar 20 persen, untuk kabupaten/kota penghasil sawit di kisaran Rp2,46 miliar-Rp49,5 miliar atau 60 persen, serta untuk kabupaten/kota yang berbatasan sekitar Rp1 miliar-Rp14,8 miliar atau setara 20 persen.
Untuk menghitung pembagian antardaerah, Ani mengatakan pihaknya menggunakan data luas lahan per kabupaten/kota, di mana pada 2021 Kemenkeu memakai data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski sekarang sedang digarap pendataan baru dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi Kemenkeu belum akan menggunakan acuan data tersebut.
“Meskipun saat ini kami mengetahui ada kerja antarkementerian di bawah Pak Menko Luhut yang mengidentifikasi luas lahan dengan audit BPKP. Namun, untuk (tahun) ini kami masih menggunakan data BPS sampai nanti dimatangkan data per provinsi,” tuturnya.
Rencananya, ada dua pembagian DBH sawit setiap tahunnya, yakni pada Mei sebesar 50 persen dan sisanya pada Oktober. Akan tetapi, pencairan tahap pertama tahun ini kemungkinan bakal molor ke Juni 2023.
Hal ini terkait proses konsultasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) dengan Komisi XI DPR RI. Ani berharap PP itu bisa segera rampung dan tidak perlu membuat RPP baru untuk tahun-tahun selanjutnya.
“Sehingga bisa dimulai pada Mei dan tahap kedua Oktober. Kami harap (pencairan DBH sawit 2023) paling lambat Juni. Karena ini menjelang Lebaran dan liburnya cukup panjang, tapi kami akan tetap berjuang RPP cepat diselesaikan,” tandasnya. ***
Editor/Sumber: Riky/CNN Indonesia
