3. Kesulitan Penuhi Anggaran
Tidak hanya itu, Indonesia juga kesulitan memenuhi anggaran untuk peningkatan investasi keamanan siber dalam hal infrastruktur, misalnya untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang anggarannya Rp 3-4 triliun pada 2023, RI hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp 1 triliun.
Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu PR besar bagi pihaknya untuk dapat menutup ‘lubang-lubang’ tersebut sebelumnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rampung. Setidaknya, ia berharap dalam empat tahun ke depan indeks pertahanan siber Indonesia bisa meningkat sedikit di atas rata-rata global.
“Kalau itu tidak dilakukan (menutup ‘lubang’), lupakan investasi dari bidang digital ngalir ke Indonesia. Lupakan ada investasi di bidang startup, lupakan investasi-investasi di bidang teknologi digital. Karena dunia kemudian akan melihat ini dulu. Kalau indeks keamanan siber kita tetap rendah, komitmen pemerintah tetap dinilai rendah, investasinya nggak akan masuk,” pungkasnya. ***
Editor/Sumber: Riky/Detik.com
