Palu,- Menghadapi tantangan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen. PUG bukanlah sekadar isu sampingan, tetapi merupakan prioritas yang harus diimplementasikan. Hal ini dikemukakan oleh Asisten Administrasi Umum, M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si, saat membacakan sambutan gubernur pada pelatihan penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diadakan pada hari Senin (5/6/2023).
Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama dua hari di restoran Kampung Nelayan dan diikuti oleh sekitar 50 peserta dari berbagai OPD dan mitra kerja yang termasuk dalam Pokja.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari yayasan sikola mombine, perwakilan dari BPK RI, akademisi Universitas Tadulako, dan para penggiat gender. Keberagaman narasumber ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai PPRG kepada peserta.
Dalam sambutannya, M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa pendekatan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) merupakan faktor kunci dalam penyusunan anggaran responsif gender yang efektif. Pendekatan ini akan membantu mengurangi kesenjangan gender dan memastikan pemanfaatan yang merata dari hasil pembangunan. Selain itu, aspek regulasi, rencana aksi daerah, dan monitoring evaluasi juga memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan gender.
Dalam harapannya, M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si berharap bahwa pelatihan ini dapat menciptakan kesamaan persepsi di antara semua peserta. Ini akan menjadi langkah awal yang penting untuk membangun konsensus dan kolaborasi dalam melaksanakan PUG.
Sementara itu, Irmawati, SE, M.Si, ketua panitia pelatihan dan juga kepala bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulteng, menjelaskan bahwa kegiatan serupa telah diadakan setiap tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kapasitas anggota Pokja di berbagai OPD di Sulteng.
PPRG juga menjadi tolok ukur penilaian PUG oleh pemerintah pusat, sehingga pelatihan ini menjadi sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif.
“Dengan adanya anggaran responsif gender, diharapkan perempuan dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dengan setara,” tambah Irmawati, SE, M.Si, dengan penuh harapan. ***
Sumber: Biro AdPim Pemprov Sulteng
