Selain itu potensi kerawanan pada daerah-daerah perbatasan, laut dan kondisi geografis yang sulit seperti Banggai laut dan Banggai Kepulauan memiliki kerawanan sendiri khususnya dalam pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan saat rekapitulasi.
Kapolda Sulteng itu juga menyebut beberapa isu kerawanan yang harus di antisipasi antara lain:
1. Politik uang atau money politik yang diberikan para kandidat kepada pemilih penyelenggara maupun pengawas pemilu.
2. Partisipasi pemilih rendah, hak pemilih tidak terfasilitasi, permasalahan hukum, serta terganggunya tahapan akibat bencana.
3. Black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif.
4. Isu politik indentitas, fenomena politik identitas sebelumnya telah mewarnai dalam tahapan pemilu 2019, di mana pada saat itu opini yang berkembang dalam masyarakat terpecah seolah-olah ada kubu yang pro dengan nasionalis dan kubu yang pro agama, tandasnya.
Dalam isu Pemilu 2019 tersebut, kata Kapolda Sulteng, masih sangat kuat menjadi isu pada Pemilu 2024 dimana kelompokkelompok yang menyebar isu politik identitas tersebut seolah-olah mengklasifikasikan calon, ada yang seolah-olah pro agamis dan pro nasionalis sebagai propaganda untuk mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap calon presiden dan wakil presiden.
