Kendati demikian, ia menjelaskan pemerintah saat ini resmi meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari kerja sama tersebut, Indonesia akan menerima sebanyak US$ 20 miliar atau Rp 330 triliun dana dari sektor publik dan sektor swasta global.
Pembagiannya 50% sektor publik berasal dari negara-negara G7, Norwegia, dan Denmark. Adapun 50% sisanya berasal dari sektor swasta seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFFANZ) yang berisi Bank of America, HSBC, Citibank, Standard Chartered, MUFG, dan Macquarie.
Skema pendanaan JETP adalah pinjaman lunak, hibah, jaminan, dan pinjaman dengan suku bunga pasar. Sri Mulyani menjelaskan, ada empat objektif utama dari JETP. Keempatnya adalah mengurangi 290 megaton CO2 pada 2030, mendukung kebijakan pensiunan diri pabrik PLTU bertenaga batubara, mengakselerasi peluncuran pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) agar bisa mencapai target 34% dari pembangkit listrik nasional pada 2030, serta mendukung komunitas yang terdampak imbas kebijakan transisi energi.
“Indonesia juga terus bekerja sama dengan banyak pihak agar membuat public private partnership untuk meng-address isu perubahan iklim di sektor transportasi publik dan manajemen limbah,” imbuhnya. ***
Sumber: Detik.com
