Anas menyebut, Presiden Jokowi melarang setiap inovasi pelayanan Kementerian atau Lembaga dibuat menjadi satu aplikasi baru. Sebab, hal tersebut akan menyulitkan masyarakat.
“Kalau kita lihat hari ini masyarakat masih harus mengisi berulang berbagai data harus memfoto kopi KTP. Nah ke depan kita akan ke dalam SSO single sign-on sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan disibukkan lagi mengisi berbagai aplikasi dan berbagai data termasuk portal layanan yang telah terintegrasi dari berbagai layanan ke dalam satu portal,” pungkasnya. ***
Sumber: detik.com
