BPK RI; Ada Proyek 2024 di Empat Daerah Rawan, Pengawasan Wakil KD Lemah

  • Whatsapp
Ilustrasi Proyek di Kabupaten Bone. (BONEPOS.COM - DOK).

PENGAWASAN LEMAH

Teori organisasi paling mashur dan mahfum banyak diketahui umum, bahkan mahasiswa semester awal, tata kelola organisasi yang baik pasti memiliki daya pengawasan yang baik.

Dengan pengawasan, perencanaan akan efektif dan presisi. Tahap pelaksanaan akan efisien, profesional dan mandiri. Tahap monitoring juga akan mampu preventif, curatif dan di tahap evaluasi pengawasan sangat penting dan dibutuhkan.

Pemda kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan adalah wakil kepala daerah. Yaitu wakil bupati dan wakil wali kota. Temuan di tiga kabupaten dan kota di Sulteng mengisyaratkan kita semua patut diduga fungsi pengawasan sangat buruk, kata seorang wakil rakyat di DPRD Sulteng, kemarin di Warung Kopi di Palu.

‘’Ya banyak bupati dan wali kota serta wakil – wakilnya sibuk Pilkada kemarin. Penjabat sementara mana ada waktu korek korek proyek di daerah. Mana efektif cuma dua bulan. Ini bukti proses pembangunan jadi korban karena politik. Utamanya ya jabatan wakil sebagai pengawasan,’’ ujarnya yang kini ketua komisi di alat kelengkapan DPRD Sulteng. ***

reportase : tim redaksi/editor

Berita terkait