Bahkan salah satu pejabat daerah itu menyebut fee proyek sebesar tujuh persen untuk dibagi – bagi. ‘’Saya tidak tau siapa pemainnya. Setahu saya dikawal dari Jakarta itu paket bencana totalnya 51 miliaran itu. Ada di provinsi sampai kabupaten kabupaten. Kalak Kalak pasti tau,’’ terangnya.
Provinsi Sulteng tahun 2024 lalu mengajukan sejumlah usulan penanganan bencana di beberapa kabupaten. Usulan ini melalui badan penaggulangan bencana daerah kabupaten/kota. BPBD Sulteng juga mengusulkan ke BNPB.
Usulan sejumlah kegiatan rehabilitasi kebencanaan walhasil disetujui BNPB. Namun karena Pilpres 2024 transfer dana ke daerah – daerah sempat tertunda.
Tahung anggaran 2025, kegiatan tersebut lolos dan tidak menjadi ‘korban’ efisiensi kebijakan Presiden Prabowo. Terekam sejumlah data yang dihimpun redaksi di BNPB dan BPBD Sulteng sebagai berikut.
BPBD Sulteng mengelola Rp7,6 miliar. BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Rp28,8 miliar. BPBD Kabupaten Buol Rp14,9 miliar, BPBD Kabupaten Poso Rp19,5 miliar. Total proyek yang masuk ke DIPA APBN yang masuk ke provinsi dan kabupaten adalah Rp51,484 miliar.
