“Hal ini penting sebab Reforma agraria tidak hanya menyangkut penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, tapi disitulah dibutuhkan skala prioritas, sebab reforma agraria ada aspek lahan yang terkait yaitu penataan struktur penguasaan atas tanah, akses atas petani terhadap keadilan serta kebijakan yang melindungi kedaulatan atas pangan,”tandasnya.
Mantan komisioner HAM itu mengatakan dirinya mengetahui bahwa masalah atau konflik agraria disulawesi tengah itu umumnya adalah konflik agraria struktural.
Bahkan syarat akan kepentingan baik kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dan kepentingan pemodal.
“Dalam konteks itulah pembentukan satgas ini harus di perkuat dengan kekuatan legal dari gubernur dan memerintahkan beberapa OPD garda depan untuk membackup kerja-kerja satgas tersebut, tanpa itu nanti satgasnya bisa akan kelelahan dan tidak dapat bekerja maksimal,”sarannya. ***
