Tamu lain yang juga pengajar di perguruan tinggi swasta Kota Palu menimpali, ‘’Harusnya momentum belum jalannya DIPA dan APBD 2025 secara full akibat kebijakan Inpres Nomer 1/2025 digunakan gubernur beres beres di birokrasi. Yang saya tau ada 17 itu baik yang kosong dan yang akan pensiun. Berimba itu, apa cuma diisi yang kosong atau satu kali seleksi terbuka? Pasti tidak berani pak gub, percaya saya,’’ tukas dosen yang dikenal vokal itu.
Demikian suara – suara publik. Ini butuh speak up Gubernur Anwar Hafid secara terbuka. Harus berani melakukan reformasi birokrasi di momentum yang tepat. Karena banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) akibat gubernur Rusdy Mastura tidak diperbolehkan aturan mengisi kotak jabatan kosong di musim Pilkada.
‘’Kalau aturan boleh pasti Kak Cudi isi,’’ celetuk lainnya, ‘’Sisa beliau saja. Mengisi yang kosong dulu atau satu kali seleksi terbuka. Banyak kader birokrat dari Donggala, Palu, Morowali bisa diambil sebagai penyegaran. Berimba tuaka?,’’ tegasnya meminta tanggapan lainnya.
