SULTENG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan catatan kritis kinerja tahun anggaran 2024. Notabene APBD 2024 masih dikendalikan Gubernur Rusdi Mastura.
Salah satu catatan kritis adalah kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Hingga akhir 2024 tak memberikan kontribusi ke pendapatan daerah. Banyak kerjasama MoU bahkan kemudahan tata kelola market galian C. Toh kosong. DPRD berharap di era Gubernur Anwar Hafid – Reny A Lamadjido dapat dilakukan reformasi BUMD.
Pemprov Sulteng menyambut baik atas penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan Gubernur Anwar Hafid, M.Si pada tanggal 27 Maret 2025.
Dalam sidang paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD H. Arus Abdul Karim di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sulteng pada Rabu siang (21/5), terungkap sejumlah rekomendasi penting dari hasil telaah mendalam Pansus LKPJ yang diketuai Ir. Sonny Tandra.
Melalui jubir Rahmawati M. Nur, S.Ag, Pansus LKPJ menyoroti beberapa isu krusial, seperti pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik, hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
