POSO — Warga transmigrasi Madaro Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah terus menjerit. Terus berjuang. Mereka menuntut janji negara. Mulai alas hak tanah, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan termasuk bidan aktif hingga terlilit hutang dengan perusahaan Kelapa sawit PT Sawit Jaya Abadi (SJA) per KK sebesar Rp98 juta.
Pemerintah provinsi Sulteng menugaskan Satuan Tugas Percepatan Kawasan Agraria (Satgas PKA) menindaklanjuti konkrit dengan mempertemukan semua pemangku kepentingan.
Ruang Pogombo, Kantor Bupati Poso, Satgas PKA yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Abd Haris Karim, dan Ketua Harian Eva Bande, menggelar rapat mediasi bersama Pemerintah Kabupaten Poso dan masyarakat dari Desa UPT Kancu’u dan Desa Tiu, Kecamatan Pamona Timur.
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT Sawit Jaya Abadi (SJA 2), BPN Poso, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta organisasi pendamping masyarakat SP Sintuwuraya Poso.
Mediasi tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan warga yang sebelumnya disuarakan dalam pertemuan 2 Juli 2024 di Lapangan Sepak Bola Transmigrasi Kancu’u.
Warga menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari kejelasan sertifikasi tanah, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, hingga kejelasan batas wilayah dan beban utang dari perusahaan sawit.
