Fitroh menjelaskan bahwa sistem politik yang berbiaya mahal mendorong para calon pejabat untuk mencari pemodal sebagai sponsor dalam kampanye atau proses pencalonan mereka. Hal ini memunculkan risiko terjadinya konflik kepentingan setelah mereka terpilih.
“Timbal baliknya, ketika menduduki jabatan, tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana proyek-proyek di daerah. Ini tidak bisa dipungkiri, sering terjadi,” lanjutnya.
Selain dukungan dana yang besar, KPK juga menyarankan agar partai politik melakukan seleksi internal secara ketat terhadap kader yang akan diusung dalam jabatan legislatif maupun eksekutif. Fitroh menekankan pentingnya standar dan parameter yang jelas dalam proses rekrutmen calon pejabat.
“Harus ada rekrutmen, ada seleksi, dan parameter yang jelas. Sehingga calon yang diajukan adalah mereka yang sudah memenuhi syarat standar integritas,” tegasnya.
