Negara Harus Berpihak
Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengevaluasi tata kelola PSR. Pertama, dengan memastikan transparansi penerima dana: siapa, berapa hektare, dan di mana lokasinya. Kedua, melakukan moratorium sementara bagi perusahaan besar menerima PSR, sampai kebutuhan petani kecil terpenuhi.
Ketiga, membuka jalur afirmatif untuk petani yang tak punya sertifikat, dengan pendampingan legalisasi kolektif. Kalau tidak, program PSR hanya akan jadi alat untuk menambah dominasi korporasi atas tanah rakyat.
Negara harus hadir bukan sebagai notaris perusahaan, tapi sebagai pelindung petani. Sawit adalah tulang punggung ekonomi desa. Jika dana replanting justru menjauhkan petani dari tanahnya, maka kita sedang membangun ketimpangan dengan biaya negara. *
