“Integrasi isu gender dan inklusivitas kelompok rentan harus menjadi mainstream dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra. Ini bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh sektor pembangunan di Kota Palu,” tegas wakil wali kota.
Wakil wali kota juga menyampaikan bahwa kesetaraan gender dan inklusi kelompok rentan harus terhubung erat dengan berbagai sektor pembangunan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Menurut wakil wali kota, pembangunan berperspektif gender harus dilakukan secara holistik agar dampaknya bisa terukur secara nyata.
“Salah satu indikatornya adalah menurunnya Indeks Ketimpangan Gender dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pemerintah Kota Palu berkomitmen menjadikan penyusunan RPJMD yang responsif gender sebagai prioritas, agar Palu menjadi pionir dalam pelaksanaan pembangunan inklusif dan berkeadilan,” jelas wakil wali kota.
Wakil wali kota juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik pemerintah pusat maupun lembaga non-pemerintah yang fokus pada isu gender, agar perencanaan yang dirancang berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah untuk memanfaatkan momentum ini dalam melakukan pemetaan isu dan analisis masalah secara spesifik berdasarkan konteks lokal.
“Isu gender tidak bersifat seragam. Ia sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan konteks lokalitas. Maka, penyelesaiannya pun harus berbasis data dan relevan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat setempat,” tutup wakil wali kota.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat perangkat daerah Kota Palu, perwakilan kementerian, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta mitra pembangunan yang berfokus pada kesetaraan gender dan inklusi sosial.
