Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri ATR/BPN, H. Ossy Dermawan menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas kementerian untuk segera diselesaikan.
“Masalah lahan eks HGB di Palu ini menjadi perhatian serius kami. Kami akan menindaklanjutinya agar ada kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat maupun kepentingan strategis pertahanan,” ujarnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan eks HGB di Kota Palu, sehingga masyarakat yang selama ini menunggu kepastian dapat segera merasakan manfaatnya, sekaligus mendukung pembangunan strategis di daerah. ***
