editor : admin redaksi | kailipost.com
SULTENG – Vokalis DPRD Provinsi Sulawesi Tengah kembali memanaskan telinga gubernur dan wakil gubernur. Ia melontarkan kritik pedas ke jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk indikasi tidak melindungi pelaku pertambangan yang nakal.
Adalah Muhammad Safri. Sekretaris Komisi III wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengingatkan jajaran OPD tehnis terkait tambang tidak ‘main mata’ dengan pelaku tambang nakal. Rugikan fiskal daerah dan negara serta merusak lingkungan.
Safri menyindir OPD tehnis hanya pandai dan cekatan mengurus berkas. Tapi lemah dan bobrok ketika aksi nyata di lapangan. Itulah komentar koboi wakil rakyat Sulteng yang gemar melontarkan kritik pedas. ‘’Bahkan ada oknum OPD tehnis jadi pelindung tambang bermasalah,’’ cecarnya di depan para pejabat OPD Dinas ESDM, Cikasda, DLH, PU Bimatarung Sulteng.
Safri meneriakkan itu di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja mitra kerja, di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Rabu (10/9/2025). Legislator PKB ini menegaskan tidak boleh ada perusahaan tambang di Sulteng yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat tetap dibiarkan beroperasi seenaknya.
Katanya, UU No. 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 serta UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH menekankan pentingnya keberlanjutan, perlindungan lingkungan serta tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha.
“Negara sudah tegas lewat UU No.3 Tahun 2020 dan UU No 32 Tahun 2009. Olehnya itu, kami menantang OPD teknis untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Safri kembali mengingatkan OPD teknis seperti Dinas Bimatarung, Dinas Cikasda, DLH dan Dinas ESDM untuk bertindak nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan tugas administratif semata.
“Tolong dicatat, penindakan terhadap perusahaan tambang pelanggar aturan adalah kewajiban, bukan pilihan. OPD harus bertindak nyata di lapangan, bukan administratif saja,” imbuhnya.
Safri juga mewanti-wanti OPD teknis untuk tidak coba-coba melindungi perusahaan tambang yang terbukti bermasalah atau melanggar aturan.
“Kami wanti-wanti agar OPD tidak bermain mata dengan perusahaan tambang. Jangan coba-coba melindungi atau menutup-nutupi pelanggarannya,” warningnya.
Berkaca dari kasus BTIIG di Morowali serta PT SEI dan PT GNI di Morowali Utara, Safri meminta OPD teknis untuk tidak lagi memberikan atau mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) kepada perusahaan tambang yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan operasionalnya.
“OPD jangan sembarangan keluarkan rekomtek. Perusahaan tambang yang tidak punya itikad baik dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya tidak diberi celah untuk terus beroperasi,” ucapnya.
RDP ini juga merekomendasikan kepada OPD teknis melakukan pengawasan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Komisi III DPRD Sulteng, sekaligus mendorong pemberian sanksi administrasi dan penegakan hukum lingkungan hidup. ***
