JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (DPP ASPETI) terus protes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera secara serius memeriksa dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang yang diduga melibatkan perusahaan pertambangan PT QMB New Energy Materials dan sejumlah pejabat terkait di berbagai institusi.
Sebelumnya, DPP ASPETI melaporkan PT QMB New Energy Materials ke KPK, Jakarta. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Tiongkok yang beroperasi di IMIP Morowali dituding melakukan sejumlah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang masif.
Ketua Bidang Advokasi DPP ASPETI, Muhammad Rizal Zulkarnain dengan nada protes menilai KPK harus bertindak profesional dan tidak tebang pilih mengusut dugaan merugikan keuangan negara. ASPETI mengingatkan penegakan hukum berlaku adil bagi semua pihak, termasuk korporasi besar dan pejabat yang diduga terlibat.
“Kami meminta KPK segera mengambil langkah konkret. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk korporasi besar seperti PT QMB maupun oknum pejabat pemerintah yang diduga membiarkan atau terlibat dalam praktik ini,” ujarnya kepada awak media, Senin (6/10/2025).
Laporan yang disampaikan ASPETI ke KPK memuat indikasi adanya praktik korupsi struktural dan penyalahgunaan wewenang, yang terlihat dari pembiaran aktivitas perusahaan yang diduga melanggar izin lingkungan dan teknis.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi indikasi nyata korupsi struktural dan penyalahgunaan wewenang. Fakta bahwa pelanggaran izin lingkungan dan teknis dibiarkan begitu saja harus segera diusut,” ucapnya.
Rizal mengingatkan KPK untuk tidak hanya fokus mengusut kasus-kasus korupsi berskala kecil atau receh, tetapi harus berani dan serius menyentuh kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara sangat besar.
“Kami melihat, beberapa kasus kecil dengan kerugian negara yang tidak seberapa cepat diusut dan diviralkan. Namun, kasus-kasus kakap yang melibatkan triliunan rupiah dan merugikan hajat hidup orang banyak seolah-olah lenyap ditelan bumi,” imbuhnya.
Dirinya meminta KPK membuktikan independensi dan tidak gentar menghadapi tekanan pihak manapun, termasuk dari kalangan elit penguasa, politikus atau pengusaha. “KPK dibentuk untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, bukan sekadar memangkas ranting kecil. Jika KPK tidak berani menyentuh kasus besar, masyarakat akan bertanya-tanya, apakah memang ada kekuatan gelap atau intervensi kepentingan kelompok tertentu yang membungkam nyali mereka,” tambahnya.
Rizal berharap laporan mereka dapat ditindaklanjuti KPK demi tegaknya kepastian hukum, keadilan lingkungan, dan perlindungan masyarakat terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan di Morowali. ***
