Proyeksi APBD Sulteng TA 2026 Longsor Rp1,3 T Sisa Rp4,1 Triliun; Kencangkan Ikat Pinggang 

  • Whatsapp


MENDAGRI TITO MURKA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian murka ketika 18 gubernur menemui Menteri Keuangan RI Purbaya pekan lalu. KD provinsi di bawah naungan APPSi meminta agar pemangkasan TKD di tahun 2026 dipertimbangkan kembali. Semua gubernur menyebut dampak dari pemotongan TKD baik DAU, DAK dan DBH membuat daerah makin kesulitan membangun. 

Akibatnya, terjadi pelambatan ekonomi di daerah, daya beli rakyat jeblok, nilai tukar petani (NTP) longsor, dan proyek infrastruktur di daerah macet. Sejumlah program dan kegiatan penambahan ruas dan peningkatan tertunda, kegiatan infrastruktur terpangkas. Inflasi akhirnya melangit. Sulteng tembus di angka 4,02 persen di Agustus dan September bertengger di 3,88 persen. 


Tito berkilah lain. Bahwa pemotongan TKD ke daerah semata mata selama ini juga ada fakta bahwa daerah lakukan pemborosan dan beberapa kali tersangkut kasus korupsi. Bahkan kena OTT. Jadi pemangkasan TKD sebagai fase efisiensi anggaran untuk segera diubah dan tepat (asas manfaat) ke masyarakat sebagai penerima manfaat. 

Reaksi Mendagri Tito menunjukkan sebuah fakta bahwa koordinasi Kemendagri dengan pemerintah daerah di frame TKD senjang. Mestinya, 18 gubernur ke Kemenkeu bukti Kemendagri selama ini tak memperjuangkan TKD ke daerah daerah yang mengalami fakta dan kesulitan ekonomi.

Daerah di tempatkan sebagai pemerintahan yang ‘wajib menjalankan kebijakan’ bukan dijadikan sebuah pemerintahan yang berasas republik dan negara kesatuan. Mungkin, wajar bila ada reshuffle Kabinet Merah Putih, nama Tito Karnavian diganti yang memahami sistem pemerintahan daerah, keuangan daerah dan beban pemerintahan daerah menjalankan program pusat. ***

Berita terkait