Legislator PKB ini mengatakan dampak negatif yang dirasakan masyarakat setempat, mulai dari kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja hingga konflik sosial, adalah bukti nyata bahwa klaim kepentingan nasional tersebut bersifat bias dan hanya menguntungkan pihak pemodal besar.
“Kalimat kepentingan nasional menjadi narasi politik yang hanya menguntungkan pemodal besar, bukan representasi kepentingan rakyat. Dengan banyaknya keluhan masyarakat, seharusnya pemerintah hadir lebih objektif,” ucap Safri.
Safri juga memberikan sindiran yang menyasar posisi negara dan Presiden Prabowo. Politisi asal Dapil Morowali dan Morowali Utara ini mempertanyakan kekuatan pemerintah di mata Luhut.
“Saya melihat negara dan bahkan Presiden Prabowo seperti tak berdaya di mata Luhut soal kepentingan investor di IMIP. Seolah-olah kekuasaan tertinggi ada di tangan segelintir orang yang hanya melihat angka investasi tanpa melihat manusia,” sindirnya.
Safri pun pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali pendekatan yang selama ini digunakan dalam mengelola Proyek Strategis Nasional, khususnya di Sulteng.
“Presiden harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak lagi dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata,” pungkasnya. ***
