Gubernur Sulteng Desak Jajaran PU Memiliki Sistem Pemantau Infrastruktur Digital 

  • Whatsapp



SULTENG – Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi yang memiliki wilayah sangat luas. Baik garis pantai dan infrastruktur jalan. Pemerintah, yang melayani masyarakat mesti memiliki daya dukung sistem yang riel time memantau situasi dan kondisi jalan. 

Olehnya, Gubernur Anwar Hafid mendesak jajaran Dinas Pekerjaan Umum, kementerian teknis, balai jalan dan jembatan segera memiliki sistem pemantau jalan berbasis didgital. Sehingga secara riel time dapat dipantau. 

Amanat gubernur disampaikan di upacara Peringatan Hari Pekerjaan Umum ke-80 di halaman Kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Sulteng (3/12/2025). 

‘’Digitalisasi ini diperkuat dengan peluncuran Command Center Lapor Gubernur, pada Desember 2025, yang mulai beroperasi penuh 1 Januari 2026.’’ Puji gubernur. 

Sektor pembangunan,  pendidikan, kesehatan hingga pertanian, tidak akan berjalan maksimal tanpa akses jalan, air, dan transportasi yang memadai. Memasuki tahun 2026, ia kembali menekankan bahwa digitalisasi merupakan fondasi pemerintahan modern yang harus diterapkan segera. 

Selain membangun sistem pelaporan real time, Anwar Hafid menyoroti pentingnya data lapangan yang akurat dalam pemetaan kondisi jalan provinsi.

Ia mengatakan assessment menyeluruh akan dilaksanakan pada awal 2026, lengkap dengan rekaman video dari setiap titik jalan untuk memastikan laporan kondisi sesuai fakta. Upaya ini disebutnya penting untuk memperkuat pengajuan perbaikan ke pemerintah pusat. 

“Jangan ada lagi angka di atas kertas yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Semua jalan provinsi harus kita rekam agar pengajuan kita punya bukti kuat,” ujar gubernur mewanti-wanti. 

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menargetkan pemasangan CCTV di seluruh ruas jalan provinsi tahun 2027 mwndatang guna mempercepat respon terhadap longsor maupun kerusakan jalan.

Di luar aspek digitalisasi, Anwar juga menekankan profesionalisme ASN melalui penerapan merit system.

Ia menyatakan bahwa rotasi jabatan akan dilakukan bagi pegawai yang tidak menunjukkan inovasi demi menjaga produktivitas organisasi. 

Gubernur membuka ruang bagi pegawai untuk mengajukan proyek perubahan berbasis data yang mendukung program BERANI, dengan janji dukungan anggaran bahkan kesempatan jabatan jika program terbukti efektif. *** 

Berita terkait