Tajuk redaksi | kailipost.com | andono wibisono
SELANG DUA Bulan mengambil kebijakan berbeda. Pertama; keputusan menteri KM 38 Tahun 2025, Agustus 2025. Yaitu salah satu dari tiga bandar udara khusus dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam kondisi tertentu dan sifatnya sementara. Salah satunya bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Tapi, Oktober 2025, ya selang dua bulan keluar keputusan Menteri Perhubungan KM 55 Tahun 2025, mencabut dan tidak berlaku lagi keputusan KM 38 Tahun 2025. Ada apa? Secepat itu ada pencabutan? Apakah saat memutuskan KM 38 terjadi hal yang salah? Atau ditegur?
Siapa Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan RI? Birokrat kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Dalam laman id.wikipedia.org adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) sejak 2024. Pernah dewan komisaris PLN (1997-2004), pernah Direktur PT Jhonlin Marine Trans dan Direktur Jhonlin Air Transport. Dudy pernah menjadi anak buah Haji Isam (kompas.com).
Dua keputusan yang sangat ‘mencurigakan’ sehingga tidak salah bila Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara IMIP itu tanpa otoritas negara saat latihan gabungan TNI di lokasi bandara itu 20 Nopember 2025. Karena status bandara IMIP internasional dicabut Menhub KM 55 Oktober lalu.
Menhan pasti mendapat informasi dari sejumlah intelijen. Baik BIN, BAIS, dan intelijen tiga matra TNI. Karena mengerahkan 27 ribuan prajurit latihan bukan hal gegabah bagi tentara nasional Indonesia.
Dudy semestinya sejak gaduh bandara IMIP langsung tampil ke publik menjelaskan. Tapi justru Suntana, Wakil Menhub. Kemana Dudy? Apakah benar semua ini ada kaitannya belum lama ini Ignatius Jonan dipanggil Presiden Prabowo?
Dengan mulai terangnya gaduh bandara IMIP maka sekali lagi yang diuntungkan adalah Jokowi. Karena ia dibuli dengan isu itu. Presiden ketujuh dituduh meresmikan bandara IMIP. Padahal yang diresmikan 2018 lalu adalah bandara komersil Morowali namanya bandara Maleo.
Jokowi dituduh presiden yang mesti bertanggung jawab. Karena telah memberi peluang bisa saja masuk dan keluar TKA, barang dari Morowali tanpa diketahui negara. Jokowi dituduh antek asing terbukti, dan sejumlah fitnahan lainnya viral di sosial media dan media online, elektronik dan televisi.
Tapi pembuli tak mau terima. Bahkan ngeyel. Bahwa semua itu akibat ulah sang presiden ketujuh. Yang meresmikan PT IMIP di Morowali tahun 2015. Padahal peresmian PT IMIP adalah konsekuensi dari kesepakatan Indonesia – China di Forum Bisnis tahun 2013. Yaitu menetapkan kawasan industri nikel Morowali sebagai kerjasama antar dua negara. Presiden kala itu SBY. Jokowi meneruskan hasil perjanjian. ***
