Safri mengingatkan bahwa isu keselamatan kerja, kerusakan lingkungan, hingga konflik antara perusahaan dan masyarakat jauh lebih mendesak untuk diselesaikan dan memerlukan tindakan konkret dari pemerintah pusat, bukan sekadar respons terhadap satu isu tunggal seperti bandara.
Safri mengungkapkan sedikitnya ada tiga masalah utama di kawasan IMIP yang harus segera ditangani. Mulai dari tingginya kasus kecelakaan kerja yang merenggut korban jiwa dan luka-luka.
Legislator PKB ini mengatakan Sepanjang tahun 2025, Yayasan Tanah Merdeka (YTM) mencatat terjadi 8 kasus kecelakaan kerja di MIP dengan total 7 pekerja meninggal dunia.
“Ini membuktikan bahwa IMIP bukan hanya kawasan industri tapi ladang kematian bagi pekerja. Setiap nyawa yang melayang adalah kegagalan perusahaan, gagalnya negara mengawasi,” ujar Safri.
Masalah selanjutnya ujar Safri, adalah kerusakan lingkungan akibat operasional tenant di IMIP. Ia mencontohkan kasus dugaan pelanggaran izin lingkungan PT QMB New Minerals.
“Temuan Timwas KLH di PT QMB New Minerals hingga kini belum ada tindaklanjutnya. Padahal kasus ini bukan hanya merugikan negara tapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang serius bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” bebernya.
Safri menekankan di pemerintahan Presiden Prabowo saat ini harus ada perubahan pola pengawasan dan langkah baru yang lebih tegas. Hal tersebut tidak boleh kembali mandek sebagaimana terjadi pada era pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, dirinya pun menyerukan agar semua pihak, terutama pemerintah pusat, menatap ke depan dan belajar dari pengalaman masa lalu.
