Safri menyebut respons yang memperdebatkan titik koordinat dan status izin sebagai bentuk mentalitas birokrasi yang kacau. Menurutnya, pejabat publik seharusnya menunjukkan empati dan tanggung jawab, bukan justru mempertontonkan sikap menantang.
“Kalau memang belum ada izin, kenapa bisa beroperasi? Kalau itu di luar blok, kenapa tidak diawasi? Jangan jadikan celah administrasi sebagai tameng untuk menutupi lemahnya pengawasan,” sebutnya.
Safri mengatakan sikap semacam itu sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat kecil yang menggantungkan hidup di tambang rakyat. “Pejabat itu digaji negara untuk melindungi rakyat, bukan untuk berdebat di ruang digital sambil mempertanyakan koordinat. Kalau setiap tragedi hanya dijawab dengan ‘pastikan dulu’, ‘jangan asal sebut’, lalu apa fungsi pengawasan?” ujarnya tajam.
Lebih lanjut, Safri juga menyoroti gaya komunikasi pejabat Dinas ESDM Sulteng yang dinilai tidak etis, sinis, bahkan menggunakan emoji dalam pembahasan peristiwa kematian. Menurutnya, sikap meremehkan informasi dari DPRD serta media adalah bentuk pengabaian terhadap fungsi kontrol negara.
“Pejabat jangan jadikan celah administrasi sebagai alasan untuk lepas tangan. Negara tidak boleh hadir hanya saat menarik retribusi, tapi absen ketika rakyat kehilangan nyawa,” ucapnya.
Tragedi di Parigi Moutong kata Safri, adalah “alarm keras” yang selama ini diabaikan. Safri mengingatkan bahwa dua pekerja yang tewas bukan angka statistik.
Mereka adalah kepala keluarga dan tulang punggung ekonomi. Karena itu, ia meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera mengevaluasi jajaran teknis yang dinilai tidak menunjukkan sense of crisis. “Kalau ada pejabat yang tidak peka terhadap kematian rakyat, lebih baik mundur. Jabatan bukan tempat untuk bermain-main dengan nyawa manusia,” tandasnya.
