Presiden Soeharto mengubah asas ekonomi menjadi tanpa nama. Tapi Anda tahu: praktik ekonomi di masa Orde Baru adalah kapitalistik. Liberal tapi mengenal subsidi untuk BBM dan beberapa komoditas.
Di zaman Pak Harto pula lahir UU Penanaman Modal Asing –tanpa sedikit pun sungkan dengan pasal 33 UUD 1945.
Tidak ada orang yang berani mempersoalkan bahwa asas ekonomi Orde Baru bertentangan dengan UUD 1945. Itu karena rakyat bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi Orde Baru. Beras melimpah –kita pernah swasembada beras di zaman Pak Harto. Sandang berlebih-lebih. Perumahan rakyat terus dibangun lewat Perumnas.
Rasanya hanya Prof Dr Mubyarto yang ngotot agar asas ekonomi kita berbasis ”ekonomi Pancasila”. Tapi guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu kalah angin dengan yang sedang berkuasa.
Di luar Prof Mubi juga banyak ahli yang menyorot sisi lemah model ekonomi Orde Baru tanpa mereka minta ganti asas. Sisi lemah itu: melebarnya kesenjangan kaya-miskin.
Koperasi pernah dibangun besar-besaran di zaman Pak Harto: Koperasi Unit Desa (KUD). Meski namanya Unit Desa tapi hanya ada satu KUD di satu kecamatan. Hasilnya: gagal total. Badannya koperasi tapi isinya kapitalistis. Semua KUD bangkrut. Koperasi kalah efisien dari praktik kapitalisme.
