SULTENG – Tabiat birokrasi. Ada saja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menyimpan atau lazim dikenal ‘sembunyi paket’ Terlebih yang dibiayai APBN.
Buru buru melapor atau terbongkar bila kedapatan realisasi serapan anggaran rendah. Kasus selalu berulang tiap jalannya anggaran tiap tahun di Provinsi Sulawesi Tengah.
Fakta itu menyulut murka Wakil Gubernur Reny A Lamadjido ketika evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengawasan. Reny menemukan fakta memalukan OPD yang ‘Diorkestrasi’ seorang birokrat penuh pengalaman Gubernur Anwar Hafid.
Di Sulteng, ada 17 OPD yang menerima dana dekonsentrasi yang dibiayai APBN. Total mencapai Rp55,55 miliar. Tapi hingga Triwulan II realisasi baru mencapai Rp13,333 miliar atau baru 25 persen.
INSTRUKSI WAGUB
Reny menginstruksikan agar kepala OPD segera melapor ke Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sulteng terkait dana dekonsentrasi dan pembantuan yang bersumber dari APBN yang melekat pada Satker di OPD.
Selama ini, Kepala OPD tidak melaporkan ke Sekprov selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dana dekonsentrasi dan pembantuan bersumber dari APBN yang melekat pada Satker di OPD.
TAK TERSERAP DITARIK PUSAT
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulteng Teddy Suhartadi Permadi juga kesal dan menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran dekonsentrasi dan dana pembantuan di 17 OPD. Bahkan ada yang sama sekali masih nol persen.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus dan untuk memintanya kembali jika daerah memerlukannya agak sulit. Sebab harus melalui Kepres. Dan sewaktu-waktu jika presiden membutuhkannya dapat saja digunakannya di tempat lain. Olehnya pergunakan memang anggaran itu sebaik-baiknya, tepat sasaran dan realisasi mencapai 100 persen,” tegas Teddy.
SULITNYA BERJUANG ANGGARAN
Sekprov Novalina menegaskan betapa sulitnya mencari anggaran saat ini. Oleh anggaran dekon dan pembantuan yang diberikan pemerintah pusat sebaiknya tepat sasaran dan terealisasi cepat.
“Kita sudah dikasih sama pusat cukup besar anggaran dekon dan pembantuan kurang lebih Rp, 55 miliyar. Olehnya tolong dipergunakan sebaik mungkin dan realisasinya sudah dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun. Dan jangan lupa segera dilaporkan ke saya yang selanjutnya jadi bahan laporan saya ke pak Gubernur dan Ibu Wagub untuk dapat dievaluasi dan diawasi,”pinta Novalina. ***
